Kasus Dana Embung, Araksi : Tak Hanya PPK, Tim PHO & Inspektorat Juga Harus Tersangka

oleh -1.6K views

Kota SoE, Fakta TTS-Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) melihat perlu ada penambahan tersangka dalam kasus korupsi dana proyek pembangunan Embung Mnelalete di kecamatan Amanuban barat yang diproses Kejari TTS.
Dari unsur pemerintah  Araksi menilai tak hanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam  hal ini kadis PU, Semmy Nggebu yang ditetapkan sebagai tersangka atas proses pencairan dana proyek tersebut namun juga dari unsur panitia PHO dan inspektorat.
Alasannya kata ketua Araksi TTS, Alfred Baun, Senin (7/1/2019) bahwa proses pencairan dana tersebut diawali peran tim PHO dan Inspektorat yang melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek di lapangan lebih dahulu sebelum PPK mengajukan permohonan pencairan dana ke bagian keuangan. “Pemeriksaan fisik lapangan oleh tim PHO dan Inspektorat menyatakan proyek selesai tanpa masalah. Dari situ baru dilakukan proses pencairan dana oleh PPK,”katanya.
Kalaupun kemudian dalam pemeriksaannya jaksa menemukan fisik pekerjaan berindikasi masalah yang berujung pada pencairan dana tersebut maka kata Alfred kesalahan tersebut tidak  bisa ditimpakan semata kepada PPK sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan  tersebut namun tim PHO dan Inspektorat juga harus ikut bertanggungjawab karena dari hasil pemeriksaan merekalah sehingga dana proyek tersebut bisa dicairkan. “Dari hasil pemeriksaan tim PHO dan Inspektorat itu baru dana dicairkan. Jadi jika terjadi masalah maka kedua pihak itu juga harus ikut bertanggungjawab. Kalau PPK tersangka Tim PHO dan inspektorat juga harus tersangka karena dalam hal proses pencairan dana ini runutannya mulai dari peran kedua unsur itu, mereka keluarkan dokumen resmi bahwa proyek itu selesai 100 persen makanya PPK cairkan dana,”katanya.
Ia menambahkan jika tim PHO dan Inspektorat tidak dijadikan tersangka maka runutan kasus khususnya soal proses pencairan dana menjadi tidak jelas sehingga kesalahan PPK juga menjadi tidak jelas. “Kalau Tim PHO dan Inspektorat tidak tersangka maka PPK juga tidak bisa dijadikan tersangka karena PPK tidak bisa cairkan dana kalau tidak didukung hasil pemeriksaan tim PHO dan inspektorat,”katanya.
Sebelumnya Amor Kudji ketua tim PHO kepada wartawan mengatakan dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama tim inspektorat tidak ditemukan adanya kekurangan fisik pekerjaan sehingga disampaikan ke PPK untuk dilakukan proses selanjutnya.
Jaksa menyelidiki proyek tersebut karena diduga volume pekerjaan fisik proyek tersebut tidak sesuai kontrak. “Volume diduga kurang tapi dana sudah dicairkan sekitar 95 persen dari total anggaran sekitar Rp 700-an juta,”kata Kajari Fachrizal kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Penyidik Kejari TTS kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk kepentingan pemberkasan lima tersangka yakni Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten TTS, Semuel Adrianus Nggebu selaku PPK, Jefry Un Banunaek,anggota DPRD NTT, Johanis YM Fanggidae, Direktur Belindo Karya,pelaksana proyek, Jemy Benyamin Un Banunaek yang juga turut serta melaksanakan pekerjaan, Thimotius Tapatab selaku konsultan pengawas dari PT Siar plan Utama Konsultan.(jmb)______________________Foto : Alfred Baun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *