Kejari TTS Akan Hadapi Fransiskus Mella

oleh -2.5K views

Kota SoE,fakta-tts.com – Pemerintah daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan negeri (Kejari) TTS sebagai pengacara negara untuk menghadapi gugatan ganti rugi lahan bendungan Temef senilai Rp 312 miliar yang diajukan Fransiskus L.Mella ke Pengadilan Negeri (PN) SoE.

Kajari TTS,Fachrizal,SH kepada wartawan di kantor Kejari TTS, Rabu (16/10/2019) menyampaikan Pemda TTS telah menghubungi Kejari TTS untuk menjadi kuasa hukum Pemda TTS selaku tergugat IV dalam gugatan tersebut. “Kita sementara menunggu Surat kuasa dari Pemda untuk hadapi gugatan itu, informasinya perkara itu sudah pada tahap mediasi,”kata Kajari Fachrizal.
Kajari Fachrizal menyampaikan pihaknya telah mengikuti proses pembangunan bendungan yang mencakup wilayah kecamatan Polen dan Oenino tersebut sehingga cukup mengetahui perihal pembangunan bendungan tersebut. Dan setahu Kajari Fachrizal pada proses pendataan hingga penetapan lahan kepemilikan tidak ada nama Fransiskus L. Mella. Bahkan saat sosialisasi pemerintah kepada warga di lokasi pembangunan Fransiskus L.Mella tidak ada. Padahal waktu itu kata Kajari Fachrizal terjadi perdebatan alot antara warga dan pemerintah soal lahan, hingga akhirnya ada 200-an warga yang didata sebagai pemilik lahan dalam kawasan pembangunan bendungan tersebut.
“Hasil pendataan hingga penetapan lokasi, nama penggugat tidak ada sebagai pemilik. Sehingga dibuatkan peta lokasi yang didalamnya juga ada nama-nama pemilik lahan,”katanya.
Namun tambah Kajari Fachrizal penggugat tentu punya bukti soal klaim kepemilikan lahan tersebut.
“Jadi nanti kita lihat bagaimana pembuktian penggugat di persidangan saja, ada banyak aturan hukum soal status kepemilikan lahan yang bisa dilihat,”katanya.
lokasi pembanvuna  bendungan Temef meliputi tiga desa dalam wilayah kecamatan Polen dan kecamatan Oenino. Ketiga desa tersebut yakni desa Oenino, Pene utara dan desa Konbaki.
Dalam wilayah ketiga desa tersebut terdata ada 640 bidang tanah dengan luasan  berbeda yang dikuasai oleh 298 warga yang saat pendataan dilakukan mengaku sebagai pemilik lahan.
Untuk desa Oenino terdapat 85 bidang dengan jumlah pemilik 63 warga, untuk desa Pene Utara ada 148  bidang dengan jumlah pemilik 65 orang dan untuk desa Konbaki ada 407 bidang dengan jumlah pemilik lahan sebanyak 170 orang.
“Maaf kami data sesuai identifikasi di lapangan dan masyarakat yang hadir,”demikian Jack Benu, kepala dinas PRKP kabupaten TTS selaku tim persiapan lahan.
Dijelaskan data tersebut yang kini dipegang oleh tim persiapan pengadaan lahan. Dan nantinya dari data tersebut baru dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan luasan pasti dari bidang-bidang tanah tersebut.
“Ini data oleh tim persiapan nanti BPN turun ukur baru tau finalnya kepemilikan dan luasan masing-masing pemilik lahan,”kata Jack Benu.
Soal nilai jual lahan tambah kadis Jack Benu akan ditentukan oleh tim Appraisal (penilai).
Dalam gugatannya Fransiskus L.Mella menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 312 miliar lebih kepada PT . Nindy Karya beserta Menteri PUPR, Gubernur NTT dan Bupati TTS selaku tergugat atas lahan seluas 312 hektoare (ha) yang kini menjadi lokasi pembangunan bendungan Temef.
Tuntutan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) SoE dan Selasa (8/10/2019) dilangsungkan sidang perdana dan pada Selasa (15/10/2019) masuk pada tahap mediasi.
Usai sidang perdana, Dr. Detji Kory Nuban,SH,M.Hum didampingi empat rekannya sebagai Kuasa hukum Fransiskus L. Mella menjelaskan klien mereka mengajukan gugatan ganti rugi karena lahan tersebut milik klien mereka, Fransiskus L. Mella.
Selaku pemilik lahan kata Detji mestinya pemerintah punya etiket baik dengan melakukan pendekatan kepada Fransiskus Mella terkait rencana pembangunan bendungan tersebut. Pihaknya mengambil langkah hukum disaat aktifitas pembangunan sudah berlangsung karena masih menunggu itiket naik dari pemerintah.
Dijelaskan gugatan tersebut tidak bermaksud menghalangi pembangunan bendungan tersebut. “Pembangunan silahkan lanjut, yang kami tuntut adalah ganti rugi atas lahan yang dipakai,”katanya.
Besaran ganti rugi tersebut mencapai Rp 312 miliar lebih karena tiap meter persegi dihitung Rp 100.000. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *