Ada Benny Litelnoni di Sidang Ganti Rugi Lahan Bendungan Temef

oleh -10K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Sidang lanjutan perkara perdata gugatan ganti rugi lahan bendungan Temef kecamatan Polen di Pengadilan Negeri (PN) SoE, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali di gelar Selasa (18/2/2020) siang di sekitar pukul 14.30 wita.
Sidang beragenda pemeriksaan saksi yang diajukan tergugat I, PT. Nindia Karya ini tampak berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Kursi ruang sidang utama tempat digelarnya sidang tidak menampung pengunjung yang kebanyakan warga desa dari wilayah terdampak. Pengunjung pun banyak yang mengikuti sidang dengan berdiri.
Diantara pengunjung sidang yang berdiri tampak Benny Litelnoni, mantan wakil gubernur NTT dan juga mantan wakil bupati TTS. Benny mengambil posisi berdiri di sisi kanan bagian belakang ruang sidang. Ia tampak berhimpitan dengan pengunjung lainnya.
Kepada fakta-tts.com, di luar ruang sidang, Benny mengatakan ia sudah dua kali mengikuti sidang perkara tersebut. Baginya sidang tersebut menjadi menarik diikuti karena saat pembangunan bendungan itu mulai berproses, ia menjabat wagub NTT. Bahkan ia beberapa kali mengunjungi lokasi bendungan itu.
Pada sidang kali ini tergugat Nindia Karya menghadirkan tiga orang saksi fakta yakni warga yang lahannya terdampak pembangunan bendungan. Ketiga saksi yakni  Gideon Tefnai, Aminadap Teflopo dan Erasmus Faot. Ketiganya adalah warga desa Konbaki kecamatan Polen.
Aminadap Teflopo, saksi pertama yang memberikan kesaksian. Dalam kesaksiannya Aminadap mengatakan ada empat bidang lahannya yang terkena dampak. Dua lahan kering dan dua lahan basah. Namun keempat lahan tersebut belum bersertifikat. Ia tahu kalau lahannya masuk dalam area genangan bendungan dari ceritera  orang karena ia tidak mengikuti sosialisasi dari pemerintah di lokasi bendungan.
Aminadap mengaku kecewa karena ia tidak bisa lagi mengolah lahan yang sudah diolah bertahun-tahun itu. Meski begitu ia mendukung pembangunan bendungan Temef tersebut karena dibangun oleh pemerintah dengan ada ganti ruginya untuk masyarakat yang terkena dampak.
Aminadap mengaku hingga kini ia tidak tahu berapa besaran nilai ganti rugi yang akan diberikan pemerintah bagi dirinya dengan warga lain yang terkena dampak atas lahan yang diberikan.
Empat bidang tanahnya itu juga tidak diketahui persis jumlah luasannya karena belum pernah diukur oleh petugas. Ia hanya ingat salah satu bidang lahan biasanya berukuran 68 are dan lahan kering yang dimiliki tanpa sertifikat itu ada tanaman produktif diatasnya.
Empat lahan tersebut kata Aminadap merupakan lahan yang dikelola turun temurun dari pendahulunya. Aminadap mengaku dirinya adalah generasi keenam dari Yotan Koli Teflopo yang mendiami wilayah Konbaki sudah sejak lama.
Setahu Aminadap sebelum ada gugatan ganti rugi yang diajukan Fransiskus Lodowik Mella tersebut tidak pernah ada pihak lain yang datang mengklaim wilayah Konbaki adalah milik mereka. Menurut ceritera orangtuanya kata Aminadap, dulunya ada kesepakatan antara Mella, Teflopo dan Tefnai di Tasibuk untuk wilayah Konbaki ditempati Teflopo dan Tefnai.
“Kesepakatan Mella, Tefnai dann Teflopo intinya makan sesuai kesepakatan batas itu,”kata Aminadap.
“Sebelum bendungan dibangun tidak pernah ada yang datang klaim, hanya baru barun ini bapak Mella (Fransiskus Mella) klaim di gugatan bahwa tanah di Konbaki itu adalah miliknya.
Bapak Mella tidak ada tanah di Konbaki. Itu tanah leluhur Tefnai, Teflopo, Yang Mella punya 20-an kilo lagi dari lokasi bendungan Temef,”kata Aminadap.  Dikatakan tua adat di Konbaki saat ini adalah Arkilaus Tefnai dan Markus Teflopo.
Dikatakan Aminadap bahwa pihaknya tidak akan terima kalau uang ganti rugi atas lahan tersebut diberikan pemerintah kepada Fransiskus Lodowik Mella.
“Kalau uang ganti rugi diberikan kepada bapak Lodowik Mella, kami yang Teflopo dan Tefnai tidak akan mau karena itu adalah lahan warisan dari nenek moyang kami,”katanya.
Aminadap mengaku tidak tahu kapan uang ganti rugi itu akan dibayar pemerintah.
Benny Litelnoni di luar sidang mengatakan dari keterangan saksi Aminadap tersebut menggambarkan kalau sosialisasi Pemda TTS terkait penggunaan lahan tidak maksimal sehingga masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui hak-haknya secara rinci. “tadi saksi bilang dia belum tahu berapa nilai ganti rugi lahan permeternya. Dia juga tidak tahu kapan akan dibayar, luas lahan bendungan juga dia tidak tahu. Ini berarti sosialisasinya kurang, perlu disosialisasikan secara detail biar masyarakat tahu benar hak-haknya, ini tanggungjawab Pemda,”katanya.
Gugatan ganti rugi ini diajukan Fransiskus Lodowik Mella sebagai penggugat. Selaku tergugat I adalah PT Nindia Karya, pelaksana proyek, tergugat II adalah Balai Sungai/kementerian PUPR, tergugat III adalah gubernur NTT/pemprov NTT dan Tergugat IV adalah Bupati TTS/Pemda TTS. Fransiskus Lodowik Mella menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 312 miliar atas penggunaan lahan seluas 312 hektare di wilayah sejumkah desa di kecamatan Polen dan Oenino sebagai lokasi Bendungan Temef. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *