Inspektorat Sudah ke Taebone, Jaksa Tunggu Rekomendasi

oleh -5.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Lima orang warga desa Taebone kecamatan Fatukopa kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, Rabu (18/3/2020) mendatangi kantor Kejari TTS melaporkan pelaksanaan program dana desa tersebut tahun 2017 dan 2018 yang diduga di korupsi karena ada sejumlah item program yang fisik pekerjaaan tidak selesai sehingga hasilnya belum dirasakan warga.

Hesron Talan, Yeheskial Betty, Yunus Soinbala, Yeskial Tlaan dan Hendrik Kause bertemu dengan jaksa Prima Wibawa Rantjalobo,SH di ruang kerjanya untuk menyampaikan pengaduan mereka.

Usai bertemu jaksa Prima, Yunus Soinbala dan empat warga lainnya menyampaikan kepada jaksa mereka menyampaikan pula kalau pihak inspektorat kabupaten TTS beberapa hari sebelumnya sudah turun memeriksa administrasi dan fisik pekerjaan di lapangan sehingga jaksa Prima menyampaikan kepada mereka kalau Kejari TTS perlu menunggu hasil audit dari Inspektorat untuk menelusuri pengelolaan dana desa Taebone di dua tahun anggaran tersebut.
Yunus mengatakan beberapa hari setelah persoalan terpublikasi di media massa, pihak inspektorat yang dipimpin Tonce Sakan, sekretaris Inspektorat dan tiga orang ASN dari inspektorat telah turun ke Taebone dan memeriksa administrasi dan fisik program di lapangan. Saat itu kata Yunus, pihak inspektorat juga bertemu dengan kepala desa dan sejumlah perangkat desa dan kontraktor pelaksana proyek fisik di kantor desa.
“Banwas (inspektorat) sudah dua kali turun ke desa bilangnya untuk periksa dana desa. Sekitar tanggal 5 Maret dan Minggu lalu masih datang lagi. Kami masih tunggu hasilnya,”kata Yunus.
Mereka berharap persoalan tersebut diproses hukum karena diduga kuat pengelolaan dana desa tersebut tidak benar. “Kami harap ini diproses terus sehingga ada kepastian. Kami juga mau bapak bupati nonaktifkan kepala desa dari jabatannya biar program tahun ini jalan baik,”kata Yunus.
Jaksa Prima yang dikonfirmasi membenarkan kalau kelima warga tersebut sudah menyampaikan laporan dan pihaknya masih menunggu rekomendasi inspektorat untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut.
Sebelumnya, Jumat (28/2)2020 Jeskial Tlaan (kaur Administrasi), Junus Soinbala (tokoh adat), Hendrik Soinbala (ketua RW 01),  Kornelis Tlaan (tokoh adat), Bernadus Betty (ketua LPM),  Heston Tlaan (kaur pemerintahan ), Oktovianus Bansae (ketua RW 02) dan Gehasan Soinbala (wakil BPD)
menyampaikan di Taebone bahwa ada sejumlah item pekerjaan program dana desa di wilayah itu yang tak tampak fisiknya dan ada yang fisiknya tidak selesai di kerjakan. “SPJ nya dibuat bagaimana kalau kami yang aparat desa ini tidak pernah tandatangan dan kami tidak tahu proses penyusunan SPJnya,”kata Jeskial dan aparat lainnya yang ada di rumah tersebut.
Musyawarah Desa Serahterima pekerjaan juga kata Junus yang juga adalah ketua TPBJ tidak dilakukan dalam dua tahun anggaran itu.
Mereka merincikan sejumlah item pekerjaan yang diduga tidak jelas pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya yakni Pipa air cek dam di dusun a dan B yang pipanya ada tapi air tidak jalan. Kemudian dua unit Traktor yang termuat di perdes 2018 tapi fisiknya baru terlihat di rumah kades Februari tahun 2020.
Bak air dan tiga unit motor air yang dianggarka  tahun 2018 tidak terlihat hingga kini, Pintu gerbang kantor desa yang dianggarka  tahun 2018 tidak terluhat fisiknya. Kawat duri untuj kebun dua Poktan yang dianggarkan tahun 2018 kalu tidak ada.
Pekerjaan bak air dari tiga Embung mini yang dianggarkan tahun 2018 tidak selesai.
BUMDes tahun 2017 dan 2018 tidak jelas. “Kami tidak lihat ada aktifitas BUMDes,”kata Jeskial Tlaan.
Selain itu tunjangan staf desa tahun 2019 hanya dibayar enam bulan untuk kaur dan BPD tapi yang lain belum dibayarkan sama sekali.
Kades Taebone belum berhasil dikonfirmasi. Rabu siang yang bersangkutan berulang kali ditelepon untuk dimintai konfirmasi namun tidak merespon.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *