Kasus Dana Desa Taebone, Jaksa Mulai Periksa Saksi-Saksi

oleh -2.1K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Proses hukum kasus dugaan korupsi dana desa Taebone kecamatan Fatukopa kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kejari TTS memasuki tahap penyelidikan.
Sejak Senin (8/9/2020) ini jaksa mulai memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan persoalan penggunaan dana desa tahun 2017 dan 2018 itu.
Kepala seksi intelijen (kasie Intel) Mourits Kolobani,SH mengatakan ada sembilan orang saksi yang sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan Rabu hari ini. “Ada sembilan saksi yang mulai hari ini kita periksa, mungkin bisa ada saksi lain setelah sembilan ini kita periksa,”katanya.
Saksi yang dimintai keterangan kata Mourits ada dari unsur pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pendamping program kecamatan, pendamping desa, TPK dan unsur terkait lainnya.
“Saksi-saksi itu ada dari unsur pemerintah desa, kecamatan , tim pengelola kegiatan, Pendamping program dari kecamatan dan desa, TPK dan lainnya,”kata Mourits.
Pihaknya menargetkan penyelidikan tersebut akan tuntas dalam 30 hari kedepan.
Penyelidikan itu dilakukan setelah pihak Kejari TTS mendapatkan hasil audit dana desa Taebone tahun anggaran 2017 dan 2018 dari Inspektorat TTS.
Hasil audit tersebut kata Mourits mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan keuangan negara untuk sejumlah program kegiatan di dua tahun anggaran tersebut.
Korinus Soinbala Ketua TPK Desa Taebone tahun 2017 kepada wartawan usai memberikan keterangan kepada jaksa  mengatakan ia ditanya kaitannya dengan pelaksanaan anggaran tahun 2017. Ditahun itu kata Soinbala ada pekerjaan jalan sirtu sepanjang 870 meter dan jaringan air bersih sepanjang 1 Kilimeter. Dua pekerjaan tersebut kata Soinbala tidak selesai dikerjakan.
“Anggaran jaringan air bersih Rp 100 juta lebih. anggaran habis terpakai, pada hal pekerjaan tidak selesai. Saya diminta oleh kepala desa untuk bertanggung jawab terhadap perpiapaan tetapi saya tidak mau karena bukan saya yang belanja tapi kepala desa bersama bendahara yang belanja tanpa sepengetahuan TPK,”katanya.
“Saya tidak tahu dengan urusan keuangan karena kades dan bendahara yang urus langsung,”sambungnya.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *