Masalah Pipa Air Bonleu, Polisi Mulai Periksa Saksi

oleh -1.6K views

Kota SoE, fakta-tta.com – Proses hukum laporan PDAM  kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang dugaan tindak pidana dalam pemutusan jaringan pipa air PDAM di desa Bonleu kecamatan Tobilu masuk tahap penyelidikan.

Penyidik satreskrim Polres TTS tengah melakukan pemeriksaan saksi.
Kasatreskrim Polres TTS, Iptu. Hendricka Bahtera Kamis (3/6/2021) menginformasikan pemeriksaan sudah diagendakan untuk saksi dari pihak PDAM dan sejumlah warga Bonlei.
“Hari ini (pemeriksaan) direktur PDAM dan dua saksi. Dari warga agendanya besok,”ungkap kasat Hendricka yang belum menyebutkan jumlah saksi dari unsur warga yang diagendakan akan dimintai keterangan Jumat besok.
“Setelah pemeriksaan (saksi PDAM), nanti diinfokan (saksi dari warga),”sambung kasat Hendricka.
Persoalan pemutusan jalur air pipa oleh sejumlah oknum masyarakat di BonleU, dilaporkan PDAM kabupaten TTS ke Polres Minggu (30/5/2021) malam.
Laporan disampaikan beberapa jam setelah terjadi aksi pemutusan pipa dan pengalihan alur air oleh sekelompok warga pada Minggu (30/5/2021) siang sekitar pukul 11.00 wita.
Aksi warga tersebut diduga dipicu kekecewaan warga terhadap janji pemerintah kaitannya dengan pekerjaan jalan  ke Bonleu, listrik dan janji kompensasi terhadap warga setempat kaitan dengan pengelolaan air tersebut oleh Pemda TTS.
Pihak PDAM yang dikonfirmasi terkait kompensasi tersebut menyampaikan ada 200 KK di Bonleu yang dipasang jaringan air. 200 KK tersebut tidak dibebani pembayaran alias gratis sejak tahun 2006 lalu hingga kini.
Pihak PLN cabang SoE menyampaikan jaringan listrik ke Bonleu masuk wilayah pengelolaan PLN cabang Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU). “Bonleu masuk ULP kefa Om,” kata kepala PLN SoE, Abba Samsudin melalui layanan WhatsApp.
Sementara kadis PUPR kabupaten TTS, Lens Liu mengatakan kelanjutan pekerjaan jalan Hotmix ke Bonleu tahun ini dengan anggaran Rp 3,4 miliar tidak jadi dilaksanakan karena refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. “Sebelumnya sudah kita bangun dua kilometer, tahun ini mau lanjut lagi dengan anggarannya sebesar Rp 3,4 miliar namun ada refocusing sehingga tidak jadi,”katanya.
Lens menjelaskan ada sejumlah titik jalan di wilayah Molo, Amanatun dan Amanuban yang tidak jadi dilaksanakan karena refocusing tersebut. “Jadi bukan hanya titik Bonleu itu saja yang tidak dilaksanakan tapi ada juga di titik lain di wilayah Amanuban dan Amanatun juga,”kata Lens.
Ia menambahkan jika dalam perubahan APBD 2021 disepakati DPRD dan Pemda untuk dianggarkan maka pihaknya siap melaksanakan program pekerjaan jalan yang terkena refocusing  anggaran. “Kita hanya unsur pelaksana saja, kalau disepakati untuk dianggarkan di perubahan ini atau APBD induk tahun depan maka kita siap laksanakan,”katanya. (Jmb).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *