PT.Telkom Kembalikan Dana Temuan Kerugian Negara, Jaksa Hentikan Penyelidikan  Kasus Internet Desa

oleh -897 views
Kota SoE, fakta-tts.com- Proses Hukum kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet desa bagi sejumlah desa di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020 lalu dihentikan penyelidikannya oleh Tim operasi intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS.
Ini setelah pihak ketiga dalam hal ini PT Telkom mengembalikan dana kerugian negara sebesar Rp. 797.747.000, sesuai hasil temuan inspektorat kabupaten TTS.
“Kita hentikan proses penyelidikan dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan jaringan internet desa,”kata Kepala Seksi Intelijen Kejari TTS Haryanto,SH di ruang kerjanya Jumat (6/8/2021).
Alasan penghentian penyelidikan kasus tersebut kata Haryanto, karena pihak PT. Telkom sudah mengembalikan temuan kerugian negara sebagaimana hasil audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Kabupaten TTS) dalam tenggang waktu 60 hari sebagaimana yang diatur dalam MOU antar Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri pada 2018 lalu
“Pihak ketiga dalam hal PT. Telkom sudah mengembalikan hasil temuan yang menjadi kerugian negara selama rentang waktu 60 hari. Sehingga kami di inteljen tidak bisa melanjutkan proses intelinje kami karena kerugian negaranya sudah dikembalikan,”terang Jaksa yang biasa disapa Anto ini.
Menurutnya pengembalian kerugian negara oleh PT. Telkom tersebut sudah ditranfer ke rekening 22 desa yang sudah dilakukan pemasangan internet desa dengan besaran seperti yang tertuang dalam kontrak kerja masing-masing desa.
“Besaran dana yang dikembalikan oleh PT. Telkom sesuai dengan besaran dana yang yang tertuang dalam kontrak kerja. Tidak ada yang kurang berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh,’ujar Jaksa Anto yang didampingi Jaksa Bram Prima,SH. MH.
Mengenai jumlah keseluruhan dana yang dikembalikan oleh PT. Telkom untuk 22 desa sebanyak Rp. 797.747.000.
“Artinya, kalau kita bicara tentang penyelamatan keuangan negara, maka Jaksa Kejari TTS sudah menyelamatkan keuangan negara total lost sebesar Rp. 797.747.000. Dana yang dikembalikan sudah masuk ke rekening 22 desa,”ucap Jaksa Anto.
Untuk diketahui, proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari TTS dalam kasus dugaan penyimpangan dana pengadaan jaringan internet desa sebanyak 22 desa sudah dilakukan sejak bulan Maret lalu. Penyidik sudah memeriksa sebanyak 80 saksi yang terdiri dari para kepala desa, pihak dinas PMD, pihak PT. Telkom Kupang dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Pada waktu yang bersamaan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat Kabupaten TTS melakukan audit terhadap pengunaan dana tersebut di 22 desa. Berdasarkan LHP dari Inspektorat Kabupaten TTS kemudian merujuk pada MOU Antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri maka diberikan rentang waktu selama 60 hari untuk dikembalikan jika terdapat adanya temuan yang merugikan keuangan keuangan. PT. Telkom sebagai penyedia jasa, sejak dikeluarkannya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oleh APIP hingga tanggal 4 Agustus 2021 sudah mengembalikan temuan kerugian negara total lost sebesar Rp. 797.747.000. (Pau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *