Begini Solusi Paslon Atasi Masalah Faktual di kabupaten TTS

oleh -1.7K views
Kota SoE,Fakta TTS-Setelah sukses dengan debat terbuka pertama Mei kemarin, KPU kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar debat kedua bagi empat pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati (wabup) TTS di GOR Nekmese SoE, Minggu (17/6/2018) malam.
Debat kali ini mengusung tema penegakan supremasi hukum dibidang KKN, Reformasi birokrasi pemerintahan dan Pelayanan publik.
Pantauan Fakta TTS pada debat kali ini jumlah pendukung yang dibawa keempat paslon, Ampera Seke Selan,SH-Ir.Yaan Tanaem (nomor urut 1), Drs. Obed Naitboho,M.Si – Aleksander Kase, Spdk (nomor urut 2),  Egusem P. Tahun,ST,MM-Jhon Army Konay,SH (nomor urut 3) dan paslon nomor urut 4 Drs. Johanis Lakapu,M.Si-Yefta Mella,Amd, lebih banyak dari debat sebelumnya.
Bagian tribun GOR yang disiapkan khusus bagi pendukung paket tampak padat terisi massa yang datang dengan beragam atribut paket mereka. Beda dari debat sebelumnya yang terlihat beberapa sudut tempat pendukung paslon yang kosong.
Yang beda dari debat sebelumnya, debat kali ini keempat paslon diberikesempatan untuk menanggapi isu faktual yang tengah dihadapi kabupaten TTS berkaitan dengan tema debat seperti isu kekerasan seksual, partisipasi publik dalam pembangunan, penegakan hukum dan pelayanan publik. keempat paslon mendapat isu berbeda yang diajukan moderator debat Caca Anisha (presenter TV One) untuk dijawab keempat paslon sesuai dengan program kerja yang disiapkan.
Paslon Selan-Tanaem dalam menanggapi isu kekerasan seksual yang diperoleh mengatakan paket tersebut akan meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan pendidikan baik formal maupun informal, penegakan hak perempuan dan anak serta libatkan tokoh agama sebagai strategi untuk mengatasi persoalan kekerasan seks terhadap anak.
Paket Naitboho-Kase menyampaikan padat karya merupakan salah satu cara yang akan dibuat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Partisipasi publik kata cawabup Aleks Kase juga akan dilakukan dengan cara mencipatkan pemerintahan yang terbuka untuk mudah diakses publik.
Paket Tahun-Konay yang kebagian isu penegakan dan pengawasan hukum mengatakan sosialisasi hukum hingga tingkat desa dan kecamatan akan dilakukan sebagai strategi untuk penegakan hukum di TTS. Aturan hukum yang tersosialisasi hingga level bawah dianggap akan memudahkan warga untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam aturan hukum yang diterapkan. Menjalin kemitraan yang baik dengan lembaga penegak hukum juga menjadi suatu cara paket itu dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan.
Sementara isu pelayanan publik yang cepat dan berkualitas menurut paket Lakapu-Mella akan dilakukan dengan penempatan ASN dalam jabatan sesuai kompetensi. Penghaegaan juga akan diberikan bagi ASN yang berprestasi dan sebaliknya sanksi untuk ASN yang melanggar aturan.
Prosedur kerja yang efktif dan sistim rekrutmen dan analisa jabatan akan diprioritaskan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *