3 Indikasi KKN di Proyek Landscape Kantor Bupati TTS

oleh -1.9K views

Kota SoE,Fakta TTS-Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan dana proyek pembangunan landscape kantor bupati tahun 2013 senilai Rp 3,4 miliar yang dimulai tahun 2015 lalu hingga kini belum juga mencapai finish. Penyidik Tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Timor Tengah Selatan (TTS) hingga Selasa (7/3/2018) masih menanti hasil Perhitungan Keuangan Negara (PKN) dari BPK Perwakilan NTT sebelum menetapkan tersangka dalam kasus itu. Permohonan PKN diajukan penyidik ke BPK sekitar tahun 2016 lalu.

Penyelesaian kasus ini kabarnya menjadi beban moril penyidik karena memakan waktu lama dan terus ditanya wartawan namun jawaban perkembangan penanganannya belum beranjak dari penantian PKN dari BPK provinsi NTT. “Penyidik beban juga karena terlalu lama dan setiap kali ditanya wartawan jawabannya itu-itu saja, masih tunggu PKN dari BPK,”kata sumber di Mapolres TTS, Selasa (7/3/2018) siang. Oknum penyidik ini mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung perkembangan penanganan kasus itu ke kasatreskrim Polres TTS, namun saat hendak dikonfirmasi kasat Johanis Suhardi tidak berada di ruang kerjanya. Begitupun Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto.
Informasi yang diperoleh Fakta TTS dari sumber kuat di Mapolres TTS, Selasa siang bahwa penyidik sudah merampungkan penyelidikan kasus itu sejak dua tahun lalu hanya saja dalam upaya menaikan status hukum kasus itu ke tahap penyidikan diperlukan hasil audit investigasi forensik dari auditor BPK perwakilan NTT yang didalamnta termuar besaran dugaan kerugian negara. Penantian hasil PKN dari auditor inilah yang membuat kasus ini terhambat prosesnya.
Kata sumber dalam penyelidikan polisi menemukan tiga fakta krusial yang bermuara pada munculnya indikasikan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebesar Rp 600 juta lebih dalam pemanfaatan dana proyek Rp 3,4 miliar oleh bagian umum setda TTS yang bersumber dari APBD kabupaten TTS tahun 2012 lalu itu. Tiga fakta tersebut yakni pada proses pelelangan proyek di Unit Layanan Pelelangan (ULP), Pelaksanaan fisik pekerjaan dan proses pencairan dan pembayaran dana kepada Juarin, rekanan pelaksana PT. Marga Madu Indah.
Sumber mengatakan pada tahap pelelangan diduga kuat terjadi konspirasi untuk memenangkan Juarin. Proyek itu dikatakan dua kali dilelang. Lelang pertama PT.Marga Madu Indah tidak ada dalam daftar rekanan yang mengajukan tawaran pelaksanaan pekerjaan tersebut ke ULP.  Juarin tercatat mengajukan penawaran namun menggunakan perusahaan lain. Pelelanganpun dibatalkan dengan alasan tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana proyek yang masuk kategori great besar tersebut. “Pekerjaan great besar karena dananya Rp 3,4 mikiar artinya perusahaan pelaksana harus PT namun semua perusahaan yang masukan penawaran itu semuanya CV termasuk perusahaan milik Juarin, maka itu lelang batal,”katanya.
Pada lelang kedua kata sumber ada tiga PT yang mendaftar termasuk PT Marga Madu Indah yang didaftarkan Juarin. Dari tiga PT tersebut sesuai hasil penyelidikan polisi diduga semuanya diajukan Juarin. Dua perusahaan lain dugaannya hanya sebagai pelengkap syarat administrasi pelelangan.
Dalam pembobotan panitia lelang atau kelompok kerja (pokja) ULP diduga ketiga PT tidak mencapai bobot standar untuk ditetapkan sebagai pemenang namun demikian pokja menetapkan PT. Marga Madu Indah sebagai pemenang. Data yang dihimpun penyidik kata sumber PT. Marga Madu Indah juga diduga bukan perusahaan spesialis pekerjaan landscape. “Perusahaan itu bukan spesilis pekerjaan landscape tapi bangunan. Data yang didapat perusahaan ini spesialis gedung dan kebanyakan perusahaan ini mengerjakan bangunan gedung pengadilan,”kata sumber.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Marga Madu Indah tidak mampu menylesaikan fisik pekerjaan 100 persen hingga kontrak berakhir.
Hitungan ahli yang diminta hitung oleh penyidik kata sumber fisik hanya terealisasi sekitar 81 persen. Meski demikian kata Sumber pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan proses pencairan dana ke dinas keuangan dan uang yang dicairkan dan dibayarkan ke pelaksana pekerjaan terhitung sebesar Rp 92 persen dari dana Rp 3,4 miliar.
“Jadi dugaan penyidik dari awal itu sudah ada konspirasi antara pihak-pihak tertentu agar proyek itu dikerjakan Juarin,”katanya.
Semua pihak yang terkait dalam proses pelelangan, kepengurusan administrasi pelaksanaan pekerjaan hingga proses pencairan dana kata sumber sudah dimintai keterangan dan tinggal menunggu hasil PKN untuk menetapkan tersangka. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *