Saran DPRD & Masyarakat Soal Pengembangan Pariwisata kabupaten TTS

oleh -1.6K views
Kota SoE, Fakta TTS-Dinas pariwisata kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa (10/4/2018) menggelar publik hearing tentang rencana pembuatan Peraturan Daerah (perda) TTS tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (Ripparkab) TTS tahun 2018-2025. Ini dimaksudkan untuk menghimpun saran dan pendapat dari elemen terkait untuk penyempurnaan rancangan Perda Ripparkab tersebut sebelum dibawa ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda.
Sejumlah saran pendapat dari masyarakat diperoleh diantaranya dari tokoh masyarakat Cornelis Tapatab, mantan bupati TTS dan Robert Tan, pengusaha hotel.
Cornelis Tapatab menyatakan sangat sepakat jika pemda ingin mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Namun mencermati konsep pengembangan yang dipaparkan dinas pariwisata dalam pertemuan tersebut menurutnya perlu diperhatikankan pula soal
aturan-aturan yang bersinggungan dengan pengembangan pariwisata seperti aturan bidang kehutanan, Pertanahan dan juga Undang-undang tentang desa mengingat obyek wisata yang ada termasuk dalam wilayah desa.
Ia juga menyinggung soal perlunya perjelasan tentang status lahan kawasan obyek wisata. Pelestarian lingkungan sonaf-sonaf sebagai situs budaya dan pelestarian budaya tenun juga disarankan untuk dilakukan. Bila perlu menurut Tapatab untuk pelesterian budaya tenun pelajar perempuan diharuskan mempelajari cara menenun.
Sementara Robert Tan, pemilik hotel Bahagia SoE mengatakan untuk pengembangan pariwisata salah satu hal mendasar yang harus dilakukan pemerintah adalah pembenahan infrastruktur jalan menuju obyek wisata. fasilitas obyek wisata harus bagus dan untuk obyek wisata budaya seperti Boti agar dipertahankan keaslian budaya masyarakat dan linglungannya karena disitulah daya tarik obyek wisata budaya.
Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa yang dimintai tanggapannya mengatakan sangat mendukung upaya pengembangan pariwisata TTS dengan upaya Ripparkab tersebut hanya saja diharapkan pemerintah memperhatikan aturan terkait yang menunjang ranperda pengembangan pariwisata seperti soal kawasan atau lahan obyek wisata yang dikembangkan. Ini diperlukan agar kata Jean tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
Jean menambahkan sebelum dibawa ke paripurna perlu juga dilakukan komunikasi politik antara pemerintah, DPRD dan masyarakat soal keuntungan yang diperoleh daerah dan masyarakat terutama yang berdiam di kawasan obyek pariwisata. Ini kata Jean berkaitan juga dengan pengelolaan obyek pariwisata nantinya.
Tentang pengelolaan obyek wisata ini menurut Jean dan Sadrak Pah, salah satu anggota DPRD TTS lebih sepakat kalau diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola dengan sistim kontrak. Pengelolaan oleh pihak ketiga dengan sistim bagi hasil itu dianggap lebih efektif menguntungkan daerah dan masyarakat karena menurutnya pengusaha akan lebih total dan fokus bekerja dalam mencari keuntungan sesuai latar belakang profesinya.
Jean dan Zadrak mengatakan pihaknya siap mendukung dalam penganggaran untuk pembenahan infrastruktur dan fasilitas obyek pariwisata untuk pengembangan potensi pariwisata di kabupaten TTS. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *