Araksi TTS; “Ada Masalah Dalam Tiga Perda TTS”

oleh -1.4K views
ARAKSI TTS BERDIALOG DENGAN SEJUMLAH PIMPINAN FRAKSI DPRD TTS DI RUANG ASPIRASI KANTOR DPRD TTS BARU-BARU INI

Kota SoE, Fakta TTS – Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) TTS mengungkap hasil cermatan mereka terhadap tiga Peraturan daerah (Perda) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dianggap memiliki persoalan dalam pelaksanaanya oleh pemerintah. Ketiga perda tersebut yakni Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 38 Desa di Kabupaten TTS.

Dalam dialog dengan para pimpianan fraksi dan anggota  DPRD TTS, Kamis (9/11/2017), Habel Hitarihun, Pembina Araksi TTS mengatakan kepada Religius Usfunan (PKB) Niko Sole dan Ruba Banunaek (Golkar) David Boymau (Hanura) Beny Banamtuam (Demokrat) Jonatan Missa (PKS) Beni Saekoko (PKPI) di ruangan aspirasi DPRD TTS bahwa dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinana DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. sedangkan dalam peraturan yang lebih tinggi diatur tentang hal tersebut.

Berikutnya kata mantan pejabat pemda dan anggota DPRD TTS ini bahwa dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak ada satu pasalpun yang memuat atau mencantumkan tindaklanjut dari hasil audit BPK sementata menurut UU yang lebih tinggi hasil audit BPK harus dan wajib untuk dibahas oleh DPRD. Dan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 38 Desa di Kabupaten TTS kata Hitarihun, terdapat masalah yang cukup serius yakni masalah peta desa pemekaran yang mencakup wilayah desa lain yang tidak dimekarkan karena dalam Perda tersebut tidak secara tegas menetapkan batas wilayah desa berdasarkan peta. Seperti contoh Desa Oeua Kecamatan Kuatnana dimana sebagian wilayah desa tersebut masuk diwilayah Kecamatan Amanuban Barat.

Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan agar Perda tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, untuk kepentingan umum dan kesusilaan. “Oleh karena itu kami memintah agar DPRD TTS segera melakukan revisi terhadap ketiga Perda tersebut sehingga tidak menyimpan masalah dikemudian hari,” tegas Hitarihun

Terhadap usulan tersebut Religius Usfunan yang memandu jalannya dialog tersebut menyampaikan bahwa usulan ARAKSI tersebut akan dibicarakan ditingkat pimpinan DPRD berserta seluruh anggota DPRD TTS untuk diteliti lebih jauh dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. “Kita semua pasti sepakat dengan usulan Araksi, tapi kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Nanti akan diteliti dan dibahas bersama pimpinan dan anggota DPRD TTS,” kata Egy Usfunan.

Ketua Araksi Alfred Baun juga menyoroti defisit anggaran APBD senilai 174 Miliar yang belum jelas pengelolaannya, Hutang Pemda 76 Miliar kepada pihak ketiga, Penggunaan Hak Angket yang mengendap diruang dewan, gagal tender sebanyak 8 paket pekerjaan fisik 20 miliar tahun 2017, temuan BPK 24 miliar yang belum disikapi secara serius oleh penegak hukum dan beberapa masalah lain yang belum diselesaikan oleh eksekutif.

Alfred meminta agar seluruh permaslah yang disoroti Araksi untuk disikapi serius baik oleh DPRD maupun oleh eksekutif karena masalah-masalah tersebut akan menjadi bom waktu yang sesewaktu akan meledak dan menghancurkan daerah Kabupaten TTS. “jika tidak disikap secara serius, maka masalah-masalah tersebut akan menjadi bom waktu yang akan meledak dan menghancurkan daerah ini,” tegas Alfred.

Terhadap masalah yang diangkat oleh Alfred, Ketua-Ketua Komisi bersepakat untuk mencari waktu lain dengan menghadirkan bupati maupun wakil bupati karena dewab sudah berulangkali mengingatkan eksekutif untuk segera menyikap masalah-masalah tersebut karena sudah pada ranah eksekutif untuk mengesekusinya.(pau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *