Pemilu di Kabupaten TTS Paling Rawan

oleh -1.1K views
Kota SoE, Fakta TTS-Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) paling rawan konflik dibanding daerah lainnya di provinsi NTT. Ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (ILP) yang direalise Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disampaikan Panwaslu TTS dalam kegiatan
rapat koordinasi (rakor) pengawasan pemilu partisipatif bersama stakeholder dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubermur-wakil gubernur NTT tahun 2018, Pilkada TTS tahun 2018, pemilu DPR,DPD,DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 di hotel Bahagia 2 SoE, Jumat (22/12/2017).
“Secara masional IKP kabupaten TTS tertinggi keenam, kalau tingkat provinsi, TTS paling tinggi IKP-nya. Tertinggi kedua Alor, Sika,Rote Ndao,Ende,Manggarai timur,Nagekeo,Sumba barat daya,Kabupaten Kupang dan Sumba tengah,”kata ketua Panwaslu TTS, Melki Fay dalam forum yang dihadiri unsur TNI, pengurus partai politik, pejabat dari lingkup pemkab TTS, kepolisian, tokoh masyarakat dan unsur penyelenggara pemilu di kabupaten TTS tersebut.
IKP tersebut kata Melky direalise berdasarkan hasil riset Bawaslu yang mengacu pada tiga dimensi penilaian yakni Penyelenggaraan,Kontestasi dan Partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya.
Dimensi penyelenggaraan jelas Melky terkait dengan integritas dan proffsionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil dan demokratis.
Dimenai kontestasi mencakup subyek peaerta pemilu (parpol dan kandidat) yang berlompetisi dalam meraih posisi politik tertentu dan Dimensi partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. Domensi melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan mempengaruhi proses pemilu.
Kerawanan pemilu di kabupaten TTS kata dia menyebar secara merata untuk seluruh dimensi. Untuk dimensi penyelenggaraan sebesar 3,38, dimensi partisipasi 3,00 dan kontestasi sebesar 2,82.
Tingginya dimensi penyelenggaraan dipengaruhi oleh variabel integritas penyelenggara (4,00) profesionalitis penyelenggara (3,80). “ada pilkada sebelumnya,DKPP memutuskan memberhentikan tetap dua komisioner KPU dan pemberhentian sementara satu komisioner KPU.DKPP juga memberi perigatan pada KPU Timor Tengah Selatan pada pemilu legislatif tahun 2014 karena tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu untuk melakukan pemugutan suara ulang. Ini juga berpengaruh terhadap IKP itu,”katanya.
Ditambahkan pada pilkada sebelumnya penyelenggara di kabupaten TTS juga mendapat pelanggaran hukum(pidana umum) yakni kepala sekretariat KPU dan bendahara serta satu staf kesektariatan KPU TTS yang terjerat hukum sehingga hal itu juga berdampak pada IKP tahun 2018.
Ia mengatakan kerawanan tinggi juga terlihat pada dimensi partisipasi (3,00) terhadap variabel hak pilih (3,00) dan pengawasan masyarakat (4,00). Jumlah pemilih tambahan pada pilkada sebelumnya  serta pemilu legislatif dan presiden 2014 yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) melebihi tiga persen. Potensi lainnya kata Melky dipengaruhi oleh tidak adanya advokasi dari lembaga pemantau, NGO,dan CSO dalam melakukan pemantauan dalam pemilu periode lalu.
Dikatakan untuk dimensi konstentasi (2,82),kerawanan tertinggi terdapat pada variabel pencalonan (4,60) dan kampanye (3,67). “Pada pilkada sebelumnya terdapat dukungan ganda untuk calon perseorangan, dukungan ganda partai politik,diskualifikasi pencalonan oleh kpu hingga sengketa pencalonan. Pada variabel kampanye,terdapar 4 kasus  yg memenuhi unsur  keterlibatan ASN dalam kampanye.konflik antar peserta juga terjadi pada pilkada sebelumnya,khususnya antara petahana dan pasangan calon penantang,”katanya.
Pihak Polres TTS melalui kasat Intel Iptu.Suprapto mengatakan konflik dalam pemilu kepala daerah (pilkada) tahun 2018 rentan ditahap proses penetapan, pendaftaran hingga penghitungan suara oleh KPU.
Dari rakor tersebut Panwaslu mengharapkan agar penyelenggara pemilu di kabupaten TTSmemainkan perannya secara profesional dan berintehlgritas. Masyarakat pemilih harus mendapar informasi yang cukup untuk menunaikan hak politiknya dan peserta atau kontestas pemilu juga harus melaksanakan niat politiknya sesuai aturan yang berlaku. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *