Waspada, ‘Oko Mama’ di Pilkada

oleh -1.5K views

Kota SoE,Fakta TTS-Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/12/2017) menggelar kegiatan

rapat koordinasi (rakor) pengawasan pemilu partisipatif bersama stakeholder dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubermur-wakil gubernur NTT tahun 2018, Pilkada TTS tahun 2018, pemilu DPR,DPD,DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 di hotel Bahagia 2 SoE yang dihadiri unsur penyelenggara pemilu, Kepolisian,TNI, pengurus partai politik (parpol) dan tokoh masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Lot Baun salah seorang tokoh masyarakat yang juga seorang pendeta menyampaikan agar perlunya pengawasan ketat dari pihak pengawas pemilu terhadap pemberian ‘oko mama” (budaya lokal di TTS dalam menyampaikan niat atau maksud tertentu dalam hubungan kemasyarakatan) saat pelaksanaan pemilu kepala daerah di kabupten TTS.
Kata Lot Baun, pemberian Oko Mama yang sarat nilai budaya itu perlu diwaspadai saat pelaksanaan pemilu karena kata dia bisa saja oko mama diberikan pihak tertentu untuk meminta warga memilih figur atau kandidat tertentu untuk kepentingan politik. “Kalau untuk maksud kepentingan politik jangan pakai oko mama, ini mencederai makna oko mama itu. Ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi di pilkada yang kita hadapi,”kata Lot yang meminta pihak Panwaslu untuk mengawasi ketat hal itu dan jika ditemukan harus ditindak tegas.
Dewasa ini kata Lot, oko mama identik dengan sisipan materi berupa uang dan jika itu terjadi di pemilu kada maka menurutnya hal itu tergolong politik uang sehingga perlu ditindak tegas.
Menanggapi ini ketua Panwaslu kabupatem TTS mengatakan sepanjang oko mama itu diberikan dengan maksud mengajak orang untuk kepentingan politik tertentu maka itu termasuk pelanggaran pemilu dan wajib ditindak. “Kalau kita dapat bukti kuat kalau dalam pemberian oko mama itu ada ajakan atau permintaan untuk memilih figur tertentu maka itu pelanggaran pemilu,kita bisa proses,”katanya.
Pihaknya kata Melky juga memikirkan untuk membuka layanan pengaduan lewat pengadaan nomor telepon khusus di kecamatan-kecamatan. Ini untuk memudahkan warga dalam menyampaikan indikasi kecurangan pemilu di wilayahnya kepada pengawas pemilu di kecamatan. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *