Sejumlah Caleg di TTS Desak Pengesahan RUU PKS

oleh -1.9K views

Kota SoE,Fakta TTS-Calon anggota legislatif (caleg) sejumlah partai politik (parpol) di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) komit mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang (UU). RUU tersebut sementara dibahas di komisi VIII DPR RI.

Komitmen tersebut dinyatakan usai mengikuti kegiatan konfrensi pers penggalangan dukungan caleg untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digelarYayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) SoE, Kamis (20/12/2018) di kantor yayasan tersebut di desa Kesetnana kecamatan Molo selatan kabupaten TTS.


Para caleg yang menyatakan dukungan pengesahan RUU tersebut yakni Since Nuban,S.Pd dari Perindo dapil 5, Arjona Yefta Selan dari PPP dapil 1, Lese Leokoi dari pengurus partai Garuda kabupaten TTS, Maria Goreti Riberu dari PKB dapil 2, Meggy Fobia dari PAN dapil 5, Erik Sanu dan Adeli Basoin dari PKS dapil 1, Mario S. Pinto dari partai Berkarya dapil 2, Jhony Liunome dari PKPI dapil 3, Kornelius Tanesab dari partai Hanura dapil 5, Erny Liu dari partai Demokrat dapil 4, Yenny Haekase dari partai Gerindra dapil 2 dan Abe Sabat dari PSI dapil 2.


Filpin Therik, wakil direktur YSSP SoE saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun ini.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggalang dukungan dari para caleg terkait dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Ini sebagai bentuk penggalangan dukungan bersama kami dari para caleg agar jika nanti ada diantara mereka yang lolos jadi anggota dewan maka tetap memperjuangkan upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,”katanya.


Filpin mengatakan di kabupaten TTS tahun ini telah terjadi 128 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 63 kasus diantaranya adalah kekerasan seks terhadap anak-anak dan remaja perempuan. Ada beragan penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja perempuan salah satunya karena kurang pengawasan orang tua.
Hingga kini kata Filpin belun ada aturan yang kuat untuk melindungi hak korban kekerasan terhadap peremouan. Saat ini RUU penghapusan kekerasan seksual sementara dibahas di komisi VIII DPR RI. ” Inti dari isi RUU tersebut memuat soal upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban,”katanya.
Diharapkan semua pihak berperan menggolkan pengesahan RUU tersebut termasuk para caleg yang kelak menduduki kursi DPRD di kabupaten TTS. “Dukungan bapak ibu ini sebagai persembahan atau kado Natal untuk perempuan dan anak,”katanya.


Since Nuban menyampaikan terimakasih kepada YSSP yang telah melibatkan mereka sebagai caleg dalam kampanye tersebut. Ia janji akan memperjuangkan hak perempuan terutama dalam memerangi kekerasab seksual terhadap perempuan.Ia mengharapkan kegiatan sosialisasi ataupun diskusi terkait anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan sampai ke desa-desa karena kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di desa.


Kornelis Tanesab mengatakan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seks terhadap anak maka perlu ada kontrol orang tua terhadap aktifitas anak dan juga pentingnya diskusi dalam rumah tangga antara orang tua dan anak.Dikatakan ia komit mendukung pengesahan RUU tersebut dan ia akan sampaikan ke pengurus partai agar semua elemen partai mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Arjona Yefta Selan mengatakan pendidikan seksual harus dikampanyekan secara merata sampai kebawah dan untuk hal itu LSM perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat. Ia optimis RUU itu akan disahkan kalau didukung semua elemen masyarakat.
Maria Goreti Riberu mengatakan akan mengkampanyekan hal tersebut di dapilnya sebagai wujud dukungannya terhadap pengesahan RUU tersebut. Ia meminta dari pertemuan tersbeut dibuatkan rekomendasi untuk dipublikasikan dan disampaikan ke pemerintah dan DPR RI.


Erny Liu mengatakan secara pribadi ia sangat mendukung untuk disahkan RUU tersebut dan apa yang diperoleh dalam kegiatan tersebut akan disampaikan ke partainya.


Adeli Basoin mengatakan PKS sudah berkomitmen untuk RUU disahkan segera karena kekerasan seksual sudah menjadi persoalan penting yang perlu diatasi.
Yenny Haekase mengatakan pihaknya juga mendukung penuh upaya pengesahan RUU tersebut.
Meggy Fobia mengatakan akan berkoordinasi dalam intern pengurus PAN dari daerah hingga pusat.
Abe Sabat mengatakan PSI mendukung pengesahan RUU tersebut dan menurutnya perlu ada aturan yang mengatur soal cara berpakaian demi pencegahan terjadinya kejadian kekerasan seksual.


Mario Pinto mengatakan upaya pencegahan sudah dilakukan berbagai elemen masyarakat termasuk LSM dan pemerintah tapi persoalan yang terlihat adalah penerapan dilapangan. Menurutnya masih banyak pula masyarakat yang acuh terhadap upaya pencegahan seksual.


Jhonny Liunome menambahkan apa yang dibahas dalam pertemuan akan disampaikan ke partainya untuk solid mendukung pengesahan RUU tersebut menjadi UU.


Sementara Erik Sanu mengatakan seluruh partai harus mendukung sesegera mungkin pengesahan RUU tersebut menjadi UU dengan salah satu caranya pengurus di daerah harus intens berkoordinasi dengan pengurus pusat dan fraksi di DPR RI untuk mendorong pengesahan UU tersebut.


Diakhir pertemuan pihak YSSP SoE melalui Sarci Maukari mengatakan komitmen para caleg untuk mendukung pengesahan RUU tersebut menjadi UU akan dibuatkan secara tertulis dan visual untuk dikirim ke komisi VIII DPR RI. Para caleg juga diminta untuk menyampaikan komitmrn tersebut ke pengurus partai masing-masing dan selanjutnya disampaikan secara berjenjang ke tingkat pengurus yang lebih tinggi.(Jmb)________________________Foto: para caleg foto bersama usai menyatakan komitmen mereka mendukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *