Hasil Pilkades 13 Desa di TTS Belum Aman

oleh -1.9K views
Kota SoE, Fakta TTS-Hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 85 desa di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyisahkan masalah di 13 desa diantara 85 desa tersebut. Hasil Pilkades ke-13 masih belum aman untuk diproses ke tahapan pelantikan kades terpilih karena adanya keberaran yang diajukan masyarakat dan saksi kandidat saat proses penghitungan suara. Ada desa yang punya dua persoalan sehingga dari 13 desa ada 15 keberatan yang diterima pemda TTS.
Ke-13 desa yakni Obesi dan Kokfeu di kecamaran Molo utara, desa Enoneten dan Oebelo di kecamatan Amanuban selatan, desa Netutnana kecamatan Amanatun selatan, desa Nunfutu di kecamatan Fatukopa, desa Benlutu kecamatan Batuputih, desa Kotolin kecamatan Kotolin, desa Nasi kecamatan Amanatun utara, desa Konbaki dan Oelnunu di kecamatan Polen, desa Tublopo kecamatan Amanuban barat dan desa Tuapakas di kecamatan Kualin.
Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten TTS, George Dominggus Mella mengatakan persoalan yang menjadi dasar keberatan dari ke-13 desa berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan persoalan keabsahan hasil penghitungan suara.
Persoalan-persoalan tersebut sementara ditelaah oleh dinas sebelum turun ke desa-desa tersebut untuk diklarifikasi bersama panitia pemilihan dan pengawas desa.
Dikatakan Dominggus pihaknya belum bisa memastikan apakah dari persoalan yang diterima apakah ada desa yang berpeluang pemilihan ulang atau penghitungan ulang karena harus ditelaah dan klarifikasi lapangan. Hasil klarifikasi lapangan akan dibuatkan kesimpulan dan dilaporkan ke bupati untuk memutuskan hasil pilkades ke-13 desa bisa dianggap sah atau sebaliknya.
“Soal apakah bisa dihitung ulang atau pilih ulang kita belum bisa putuskan. Nanti hasil pemeriksaan kita bagaimana nanti disampaikan ke pak bupati untuk memutuskan,”katanya.
Sejak hari ini, Kamis (22/3/2018) kata Dominggus Mella  pihaknya mulai turun ke desa – desa untuk pemeriksaan lapangan.
Persoalan-persoalan tersebut kata Mella sudah harus punya kepastian hukum sebelum tanggal 2 April 2018 karena sesuai tahapan pelaksanaan tanggal 2 April itu sudah masuk pada tahapan proses pelantikan. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *