KPU TTS Didatangi Beruntun PPK, PPS dan FPR, Ada Apa ?

oleh -1.8K views
Kota SoE,Fakta TTS-Kantor KPU kabupaten TTS, Jumat (28/9/2018) didatangi beruntun oleh para PPK dan PPS serta massa Forum Peduli Rakyat (FPR) kabupaten TTS.
PPK dan PPS lebih dulu datang ke sekretariat KPU TTS sekitar pukul 11.00 wita. satu persatu penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan itu datang dan akhirnya mulai memenuhi ruang tamu kantor KPU TTS pada sekira pukul 13.00 wita.
“kami yang datang ini PPK dan PPS. Kami datang mau mempertanyaka  honor dan SK kami untuk tahapan pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 yang belum kami terima sejak dilantik bulan Maret 2018,”kata ketua PPS kelurahan Oekefan kecamatan Kota Oris Missa.dan Agustinus Nenabu ketua PPS kelurahan Kobekamusa kepada Fakta TTS di luar ruangan pertemuan.
Dikatakan mereka tidak tahu berapa honor mereka sebulan karena SK sebagai penyelenggara belum mereka terima sejak dilantik di aula serba guna Effata SoE Maret 2018. “kami sudah laksanakan tugas kami tapi kami kering (tidak dapat honor,red),”katanya.
Agustinus Nenabu menambahkan PPK beranggota tiga orang untuk masing-masing kecamatan. ada 32 kecamatan di kabupaten TTS. Jumlah PPS perdesa/kelurahan juga sebanyak 3 orang. jumlah desa/kelurahan dalam 32 kecamatan di TTS sebanyak 278.
“kami tidak tahu berapa honor kami karena kami belum terima honor kami. sudah 7 bulan,”katanya.
Marcel Taneo, sekretaris KPU TTS yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya sementara memproses pembayaran honor PPK dan PPS. dana yang disiapkan sebesar Rp 6 miliar. Untuk SK kata Marcel ada yang sudah diberikan dan ada yang belum diberikan. “ada PPK dan PPS yang sudah ada SK, ada yang belum. kalau honor mereka kami sementara proses untuk bayar dananya ada Rp 6 miliar,”kata Marcel setelah menerima tuntutan sikap dari ketua FPR, Nabopolsar Bansae.
Kepada wartawan usai menyerahkan tuntutan tersebut, Nabopolasar mengatakan mereka menuntut KPU mendiskualifikasi Drs Obed Naitboho,M.Si dan Aleksander Kase,S.Pdk sebagai dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan sebagai Pasangan calon (paslon) bupati TTS. “kami minta KPU (NTT dan TTS) mendiskualifikasi keduanya karena menyandang status ganda, sebagai paslon bupati-wabup dan sebagai caleg DPRD provinsi NTT. di UU 7 tahun 2017 sudah mengatur itu. tidak boleh berstatus ganda. pak Obed dan pak Aleks ini sekarang selaian berstatus paslon mereka juga caleg. ini sekarang ada masa sosialisasi caleg dan mau pilih ulang di 30 TPS, mereka bisa saja sosialisasi untuk dua status tadi, kami kuatir ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat sehingga kami minta KPU menindaklanjuti surat kami. kami akan datang cek lagi surat kami ini ditindaklanjuti atau tidak,”kata Bansae.
FPR tiba di kantor KPU TTS sekitar pukul 15.00 wita. saat itu Komisioner dan pihak sekretariat KPU TTS sementara melakukan pertemuan dengan PPK dan PPS.
Setelah sempat dihadang anggota Polisi di gerbang KPU TTS, Nabopolasar akhirnya dipersilahkan menemui pihak KPU TTS untuk menyerahkan surat tuntutan mereka itu. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *