Obed Naitboho-Aleks Kase Berstatus Ganda, FPR Demo Tuntut Diskualifikasi

oleh -3.6K views

Kota SoE,Fakta TTS-Forum Peduli Rakyat (FPR) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT, menggelar aksi demonstrasi di kantor Panwaslu dan KPU kabupaten TTS, Rabu (3/10/2018). Dalam aksinya massa FPR menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi Drs. Obed Naitboho,M.Si – Aleksander Kase,S.Pdk dari Daftar Calon anggota Legislatif (DCT) provinsi NTT dan sebagai pasangan calon (paslon) bupati – wakil bupati TTS.

Menurut FPR, keduanya patut didiskualifikasi karena saat ini menyandang dua status, sebagai paslon bupati-wabup TTS dan sebagai Caleg DPRD NTT dari dapil NTT 8 (wilayah kabupaten TTS).
“berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, PKPU 20 tahun 2018 dan perundang-undangan lainnya, presiden sekalipun tidak dapat dicalonkan untuk dua jabatan politik yang berbeda. untuk itu kami meminta penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten sampai pusat untuk mendiskualifikasi saudara Drs. Obed Naitboho,M.Si dan saudara Aleksander Kase,S.Pdk dari paslon bupati-wabup TTS periode 2019-2024 dan caleg DPRD NTT periode 2019-2024,”tulis FPR dalam pernyataan sikapnya yang diterima Fakta TTS.

Koordinator aksi, Nabopolasar Bansae mengatakan penyelenggara terkesan mengistimewakan kedua figur tersebut karena bisa menjadi calon kepala daerah dan calon DPRD.

Status ganda Obed Naitboho dan Aleksander Kase kata Bansae menjadi jelas ketika MK RI yang mengadili perkara sengketa Pilkada TTS memutuskan untuk Pemilihan ulang di 30 dari 921 TPS di Kabupaten TTS pada 26 September 2018. Sebelum putusan sela tersebut, pada 20 September 2018, KPU provinsi NTT telah menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk pemilu anggota legislatif 2019 yang didalamnya juga ada nama Obed Naitboho dan Aleksander Kase dari daerah pemilihan kabupaten TTS.

Dengan dua status itu menurut FPR, kedua figur diuntungkan karena bisa bersosialisasi sekaligus untuk dua tujuan politik yakni menjadi anggota DPRD dan menjadi kepala daerah karena saat ini tengah dipersiapkan pelaksanaan pemiligan ulang Pilkada TTS di 30 TPS.

Puluhan massa FPR lebih dulu mendatangi kantor Panwaslu TTS menyampaikan aspirasi mereka. Massa tiba sekitar pukul 12.00 wita. Nabopolasar Bansae, Abia Nabuasa, Neki Nope, Yoppy Benu dan Eli Neonufa bergantian berorasi di depan kantor Panwaslu menuntut diskualufikasi Obed Naitboho dan Aleksander Kase.

Sekitar setengah jam beroeasi, massa ditemui ketua Panwaslu TTS, Melky Fay dan anggotanya David Pitay di pintu gerbang kantor Panwaslu.

Ketua Panwaslu Melki Fay mengatakan permintaan diskualifikasi tidak bisa ditindaklanjuti karena pelaksanaan Pilkada dan Pileg menggunakan Undang-undang yang berbeda. Untuk Pilkada menggunakan UU 10 tahun 2016 sementara untuk Pemilu legislatif merujuk pada UU nomo 7 tahun 2017. “tidak ada ruang yang bisa kami pakai untuk tindaklanjuti permintaan diskualifikasi karena ada dua aturan berbeda. UU 10/2016 dan UU 7/2017. tidak bisa kita ambil pasal dari UU 10 untuk kita diskualifikasi caleg. dan tidak bisa pasal di UU 7 kita pakai untuk diskualifikasi paslon,”katanya.

Menanggapi itu, Yoppy Benu mengatakan Panwaslu TTS perlu lebih banyak baca karena ada regulasi yang bisa dipakai untuk menindaklanjuti permintaan mereka. hanya saja mantan ketua Panwaslu TTS itu tidak menyebutkan aturan yang dimaksud.

Setelah ‘berdebat’ sekitar satu setengah jam, massa kemudian bergerak ke kantor KPU TTS. sebelum beranjak massa menyerahkan pernyataan sikap mereka untuk ditindaklanjuti Panwaslu TTS.

Sekitar pukul 14.00 wita massa tiba di kantor KPU TTS dan langsung berorasi di depan kantor tersebut.
Massa mempertanyakan status Obed Naitboho dan Aleksander Kase saat KPU menetapkan DCT. Setahu FPR, saat penetapan DCT kedua figur masih berstatus calon bupati dan wakil bupati TTS. “keduanya punya status ganda. ini apakah mereka diistimewakan KPU? karena bisa calon kepala daerah dan calon DPRD,”teriak Bansae.
Hingga berita ini diturunkan massa masih berorasi di depan kantor KPU TTS.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *