Hampir Rp 400 Juta Habis Untuk 2 Ranperda Yang Ditolak di DPRD TTS

oleh -2.5K views
Kota SoE,fakta-tts.com – Sedikit Rp 300 juta lebih atau hampir Rp 400 juta telah habis dipakai pemerintah kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) dalam memproses rancangan peraturan daerah (ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Ranperda Urusan Sub jasa konstruksi. Dua ranperda itu hampir dipastikan tidak bisa dilanjutkan prosesnya pada tahap aistensi pemerintah provinsi NTT karena dalam paripurna pekan kemarin ditolak oleh sebagian besar fraksi di DPRD TTS.
Minus fraksi Golkar, Gerindra dan PKS, Fraksi NasDem, Demokrat,PKPI, PKB dan Hanura tak mau membahas dua ranperda tersebut pada persidangan III ini karena alasan belum urgen dari sisi efektifitas waktu.
Kepala bagian hukum Setda TTS, Jusak Banunaek didampingi kasubag Hukum, Joel Sonbai, Kamis (25/7/2019) di ruang kerjanya mengatakan proses pembuatan sebuah ranperda tidaklah mudah karena harus melewati sekitar 13 tahapan hingga diundangkan menjadi Perda. Dibutuhkan Waktu, pikiran, tenaga dan anggaran untuk sampai pada tahan di undangkan.
Karena itu ketika suatu ranpeda tak jadi diundangkan maka dirasa ada yang terbuang percuma atau sia-sia. “Biasanya untuk perda biasa, selain perda RDTR, itu satu perda bisa habiskan Rp 200-an juta. itu dikeluarkan OPD pemrakarsa dan OPD terkait dalam melakukan 13 tahapan sampai diundangkan. Rp 200-an juta itu diluar yang dari sekretariat dewan yang mengatur urusan dewan yang terlibat dalam proses perda, jadi kalau mau dihitung satu perda saja kalau ditambah dengan anggaran di setwan maka bisa mencapai hampir Rp 500-an juta,”kata Jusak.
Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses sebuah ranperda menjadi perda sebut Jusak yakni Pembuatan naskah akademik atau penjelasan, Pemetaan tim perancang dan naskah akademik, Pembulatan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi oleh bagian hukum, Pembahasan naskah akademik dengan organisasi perangkat daerah, Pembahasan rancangan perda dengan OPD, Konsultasi dengan OPD tekhnis di provinsi untuk mendapatkan rekomendasi, Konsultasi dan harmonisasi di kantor wilayah Kemenhukham provinsi, Publik hearing, Konsultasi dengan kementerian terkait, finalisasi ranperda dan penyerahan ke bappenperda, Pembahasan dengan DPRD melalui paripurna untuk mendapat persetujuan bersama dan setelah itu asistensi dengan biro hukum provinsi untuk perundangan.
Ia menambahkan bisa saja
dua ranperda itu akan diajukan lagi ke DPRD pada masa sidang berikut diakhir tahun ini. (Jmb)
___________________
Foto : Jusak Banunaek (kiri) dan Joel Sonbai (kanan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *