NasDem TTS Tolak Bahas Ranperda RPJMD, Alasannya?

oleh -3.7K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Fraksi NasDem DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT menolak membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten TTS tahun 2018-2024.
Dalam pemandangan umumnya yang disampaikan  dalam paripurna pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018 di ruang sidang DPRD TTS, Selasa (28/5/2019) fraksi NasDem menyatakan  menolak membahas ranperda RPJMD yang diajukan bersamaan dengan dokumen rancangan awal RPJMD itu karena dianggap bertentangan dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi Ranperda RPJMD serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah  dan rencana kerja pemerintah daerah. “fraksi partai Nasdem menyatakan menolak untuk dibahas karena penyampaian Rancangan perda saat ini bertentangan dengan Permendagri nomo 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi Ranperda RPJMD serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah  dan rencana kerja pemerintah daerah,”kata Hendrik Babbys yang membacakan pemandangan umum fraksi NasDem.
Menurut fraksi NasDem, berdasarkan Permendagri tersebut harus ada tahapan tahapan yang semestinya dilaksanakan bahkan pengajuan ranperda tentang RPJMD ini baru boleh diajukan pada saat pembahasan rancangan akhir RPJMD.
Fraksi Nasdem bahkan mengancam apabila dalam waktu dekat Pemda terburu-buru mengajukan rancangan akhir RPJMD kabupaten TTS maka fraksi Nasdem akan tetap menolak karena hal itu bertentangan dengan aturan perundangan-an yakni Permendagri 86 tahun 2017
Soal dua ranperda lain yang diajukan untuk dibahas dalam paripurna fraksi NasDem juga mengambil sikap beda dari sejumlah fraksi lain. Fraksi NasDem meminta  Danperda tentang jasa konstruksi dan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok dipending pembahasannya ke paripurna berikut.
Terhadap dua ranperda lain yang diajukan saat ini, fraksi Nasdem menyatakan pembahasan dua ranperda tersebut dipending atau ditunda untuk diagendakan pada paripurna berikutnya,”kata Hendrik Babbys. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *