Ranperda Merokok Terganjal, Jatah Rp 15 M +  DAK 20% Untuk TTS, ‘Hilang’

oleh -3.1K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) antara pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) dalam masa sidang III ini terganjal sikap fraksi NasDem, PKPI, Demokrat, PKB dan Hanura.
Kelima fraksi tersebut tak mau membahas ranperda tersebut di masa persidangan kali ini dengan alasan berbeda.
Fraksi Nasdem menolak pembahasan ranperda tersebut karena dianggap tidak mendesak dan juga ranperda tersebut tidak masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2019.
Sementara empat fraksi lain meminta pembahasan ranperda tersebut ditunda atau dipending karena dianggap tidak efektif dari sisi waktu mengingat masa sidang kali ini berada dipenghujung masa Bhakti DPRD periode 2014-2019.
Sikap kelima fraksi menurut bupati TTS, Egusem Piether Tahun adalah hak politik yang dihormati, hanya saja kata Egusem dengan sikap tersebut bisa dipastikan kalau masyarakat kabupaten TTS kehilangan jatah tambahan anggaran pembangunan Rp 15 miliar dari pemerintah pusat. Rp 15 miliar tersebut adalah jatah anggaran tambahan untuk daerah dari pemerintah pusat yang diperoleh dari cukai rokok. Jatah tersebut akan diberikan  pemerintah pusat jika ranperda tersebut disahkan menjadi Perda di kabupaten/kota dalam tahun 2019 ini. Selain jatah Rp 15 miliar tambah Egusem Tahun, jika ranperda tersebut disahkan menjadi Perda dalam tahun ini maka kabupaten TTS juga akan mendapat bonus tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar 20 persen dari total alokasi DAK untuk kabupaten TTS.
“Ini jika tidak kita perdakan tahun ini maka masyarakat yang rugi karena tambahan anggaran Rp 15 miliar dari pusat hilang, selain itu bonus tambahan 20 persen DAK juga tidak bisa kita dapat. Bisa dihitung misalnya kalau DAK 500 miliar maka bonus yang kita dapat berapa?. Kalau 10 miliar maka berapa kilometer jalan yang bisa kita bangun untuk masyarakat ? ,”kata Egusem Tahun kepada fakta-tts.com, Kamis (18/7/2019) siang.
Sikap kelima fraksi tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Pemda TTS karena sebelumnya DPRD TTS telah menerbitkan keputusan tanggal 28 Desember 2018 bernomor : 21/DPRD/2018 tentang propemperda. Di dalam keputusan yang ditandatangani Jean Neonufa, kader NasDem yang juga adalah ketua DPRD TTS itu, DPRD TTS memutuskan ranperda KTR juga termasuk dalam lima ranperda lain yang menjadi program kerja badan legislasi DPRD TTS di tahun 2019. “Kalau tidak mau dibahas maka bagaimana dengan keputusan itu. Ini juga soal program kerja badan legislasi DPRD juga,”katanya.
Bupati Egusem Tahun juga menyinggung soal besaran anggaran daerah yang sudah terpakai untuk melaksanakan tahapan proses pembuatan ranperda yang merujuk pada Undang-Undang tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.
Dijelaskan hingga pada usulan pembahasan di DPRD, Ranperda tersebut sudah melewati 11 tahapan dan tersisa 2 tahapan lagi untuk menjadi perda. Ke-11 tahapan tersebut termasuk konsultasi Pemda dan DPRD ke pemerintah pusat. “Proses Satu ranperda jadi perda itu melewati sekitar 13 tahapan. Samapi saat ini sudah 11 tahapan dilewati dan itu memakan anggaran ratusan juta. Nah kalau tidak dibahas, ini kita rugi atau tidak, dana yang sudah dipakai terbuang percuma,”katanya.
Dikatakan bukan hanya ranperda KTR tersebut yang tak mau dibahas oleh kelima fraksi tersebut, namun ada juga ranperda tentang sub urusan jasa konstruk yang tak mau dibahas di paripurna kali ini oleh kelima fraksi tersebut.
Bupati Tahun tidak mau berkomentar ketika ditanya, apakah ini dirasa sebagai intrik politik saja dari kelima fraksi tersebut untuk maksud tertentu.
Di DPRD TTS ada delapan fraksi. Tiga fraksi yang menyetujui pembahasan dua ranperda tersebut yakni Golkar, PKS dan Gerindra.(Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *