RDP Tertunda, Ini Yang Terjadi di Internal Pimpinan DPRD TTS

oleh -5K views

Kota SoE, Fakta TTS-Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sudah ditetapkan Banmus DPRD TTS berlangsung Selasa (22/1/2019) tidak terlaksana. Ternyata diantara ketiga pimpinan DPRD tidak semua tahu soal agenda RDP yang membahas soal hutang pihak ketiga dan penyimpanan dana daerah di luar kas daerah, di bank NTT tersebut. Imanuel Olin, wakil ketua (waket) I DPRD TTS tidak tahu soal jadwal RDP.

Hal ini terkuak ketika Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) TTS mendatangi kantor DPRD TTS, Selasa (22/1/2019) siang untuk mengikuti jalannya RDP. Namun keinginan Araksi tak kesampaian karena di kantor DPRD TTS sepi tanpa ada tanda-tanda akan digelarnya RDP.
Araksi kemudian mengkonfirmasi Imanuel Olin, salah satu pimpinan DPRD TTS yang ada di kantor DPRD TTS.
“Saya tidak tahu kalau hari ini ada RDP, memang ada rapat Banmus beberapa hari lalu tapi hasilnya seperti apa saya belum tahu. saya baru masuk kemarin, saya juga belum konfirmasi hasil rapat banmus itu ke pak ketua. pak ketua yang pimpin rapat itu,”kata Imanuel Olin dihadapan Araksi TTS, sejumlah anggota DPRD TTS dan sekwan Robby Selan, di ruang waket Imanuel Olin.
Sekretaris dewan (sekwan) Robby Selan mengatakan rapat banmus sudah menetapkan RDP akan dilakukan tanggal 22 Januari 2019. Namun pihaknya belum menyebar undangan ke pemda dan pihak lainnya.
Mengetahui kondisi yang terjadi, ketua Araksi, Alfred Baun menyatakan menyayangkan kondisi itu bisa terjadi. “kami menyanyangkan kondisi macam begini bisa terjadi. sesama pimpinan DPRD tidak  saling tahu soal agenda di DPRD yang membahas hal penting yang kini jadi sorotan rakyat TTS ini,”katanya.
Alfred menambahkan sikap DPRD yang tidak mengesekusi keputusan Banmus sesuai jadwal yang sudah ditetapkan menunjukan kalau dewan bisa saja menganggap persoalan penyimpanan dana daerah di luar kas daerah bukan menjadi persoalan penting, meski persoalan itu kini menjadi topik pembahasan hangat publik TTS.
“perhatian publik sementara ke masalah yang mau di RDP. Apakah persoalan ini dianggap tidak penting? Kami sangat kecewa karena kelihatan sekali kalau tidak ada koordinasi antar pimpinan DPRD di TTS ini,”katanya.
Alfred mengatakan pihaknya telah memantapkan tekad untuk membawa persoalan penyimpanan dana di luar kas daerah itu ke ranah hukum. “Kita sudah fix untuk bawa persoalan ini ke ranah hukum karena bisa jadi persoalan ini ada kaitannya dengan tunggakan hak pihak ketiga sebesar Rp 88 miliar itu,”kata Alfred.
 
Sementara Imanuel Olin minta agar semua pihak bisa memahami kondisi yang terjadi. Kondisi tertundanya RDP itu dikatakan sulesuatu yangbnormal dan biasa. “nanti kami komunikasi dengan ketua untuk agendakan ulang. Mungkin sebelum kunjungan gubernur kita bisa laksanakan RDP ini,”katanya. (Jmb)
_________________________
Foto: waket Imanuel Olin (kiri) berdialog dengan Araksi TTS, anggota DPRD dan pihak sekretariat DPRD TTS di ruang kerja wakil ketua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *