Rp 2 M Dinkes TTS Untuk  RSP Boking Ditolak Dewan

oleh -2.1K views

Kota SoE, fakta-tts.com – DPRD bersama pemerintah daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) tengah membahas rancangan Perda APBD TTS tahun 2020.

Saat ini pembahasan sudah pada tingkat rapat komisi antara dewan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
Salah satu OPD yang telah selesai pembahasan anggarannya di tingkat komisi adalah dinas kesehatan yang merupakan mitra komisi IV.
Salah satu poin menarik dalam draft anggaran yang diajukan Dinkes adalah anggaran untuk menunjang operasional pelayanan RSP Boking. Kabarnya Rp 1 miliar dari anggaran tersebut untuk menunjang pelayanan dan sisanya untuk pembangunan tembok penahan RSP yang sebelumnya telah dianggarkan bersamaan dengan fisik bangunan RSP tahun 2017 lalu.
Kabarnya anggaran yang diminta Dinkes sebesar Rp 2 miliar tersebut di tolak komisi IV dengan alasan RSP Boking dalam masalah hukum. Polisi tengah menyelidiki indikasi korupsi dalam pemanfaatan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 17 miliar untuk pembangunan fisik RSP tersebut.
“Untuk pembangunan fisik komisi tidak setuju karena (RSP Boking) sedang dalam proses hukum,”demikian disampaikan Ruba Banunaek,anggota komisi IV
Melalui WhatsApp , Rabu (13/11/2019) siang.
Di kantor DPRD TTS,ketua komisi IV, Marten Tualaka menambahkan pihaknya menolak  anggaran untuk menunjang operasional RSP Boking karena secara regulasi RSP tersebut belum layak beroperasi karena selai  konturksi bangunan yang gagal total,sesuai rekomendasi Poltek Negeri Kupang, RSP tersebut juga belum memenuhi sejumlah syarat operasional termasuk registrasi rumah sakit di kementerian kesehatan RI sehingga dalam operasionalnga RSP tersebut tidak bisa bekerjasama dengan BPJS.
Hingga berita ini diturunkan kadis kesehatan TTS, dr. Eirene Ate belum membalas konfirmasi fakta-tts.com lewat layanan WhatsApp.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *