Paripurna Tanpa Laporan Pansus,  MartenTualaka :”Ini Bukan Setingan, Laporannya Pasti Ada”

oleh -2.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com –Sudang Paripurna penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2019 Masa sidang III tahun 2020 kembali dilanjutkan Senin (6/7/2020) dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus) LKPJ.
Namun paripurna yang dipimpin ketua DPRD Marcu Buana Mbau dan dihadiri Bupati Egusem Piether Tahun,ST,MM.dan sekda Marten Selan,SH dan sejumlah pimpinan OPD itu akhirnya ditutup tanpa ada penyampaian laporan dari Pansus LKPJ. Ketua pansus Marten Tualaka,.Uksam Selan, wakil ketua pansus, Semmy Sanam, sekretaris oansus dan beberapa anggota tak terlihat dalam Paripurna tersebut.
Marten Tualaka dan Maxi Lian, anggota pansus yang tidak menghadiri paripurna saat dikonfirmasi fakta-tts.com di kantor DPRD TTS mengatakan laporan pansus belum disampaikan dalam paripurna karena masih sementara disusun.
Keduanya kecewa karena pansus tidak mendapat kesempatan menyampaikan klarfikasi langsung dalam paripurna soal belum bisanya laporan pansus tersebut disampaikan dalam paripurna. “Kami kecewa karena tak bisa sampaikan klarfikasi langsung soal ini dalam paripurna,”kata Marten yang tiba di kantor DPRD TTS setelah paripurna ditutup sekitar pukul 10.00 wita.
Disampaikan Marten pihaknya akan minta perpanjangan waktu kerja pansus dalam lanjutan paripurna Selasa besok karena ada sejumlah hal yang belum diselesaikan.
“Kita akan minta perpanjangan waktu karena dokumen LKPJ yang kita bedah banyak data yang tidak sepatutnya. Contohnya kegiatan 2018 dimasukan dalam 2019, Kedua, Masih ada beberapa kecamatan yang belum dilakukan uji petik lapangan, kami harus selesaikan, ketiga, ada beberapa kadis yanh tidak hadir saat kita undang memberikan kalrfikasi terhadap masalah yang kita temukan, 34 kepala puskesmas juga tidak hadir. Ini beberapa kendala yang membuat laporan pansus belum selesai, kita mau hadirkan laporan pansus yang berkualitas,”katanya.
Marten membantah kalau belum disampaikan laporan pansus dan ketidakhadiran pimpinan dan sejumlah anggota pansus dalam paripurna adalah dalih setingan agar pansus tidak menyampaikan laporan dan DPRD tidak memiliki catatan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2019. Ini karena masa kerja pansus sudah lebih dari 30 hari setelah dokumen LKPj diterima DPRD dalam paripurna 26 Mei 2020 lalu.
Ini bukan setingan, laporan memang belum selesai karena ada banyak hal yang perlu kita jelaskan dalam laporan, laporan pansus pasti kami sampaikan dalam paripurna berikut, paripurna besok kami akan minta tambahan waktu,”katanya.
Marten membenarkan adanya pertemuan antara oknum pimpinan DPRD NTT dan anggota DPRD NTT asal kabupaten TTS dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD TTS di salah satu hotel di Kota SoE Minggu (5/7/2020) malam.
Meski tak ikut dalam pertemuan tersebut Marten mengatakan pertemuan itu bukan membahas soal rencana paripurna Senin ini yang beragenda penyampaian laporan pansus tersebut.
Informasi yang diperoleh fakta-tts.com pertemuan antara Emmy Nomleni, ketua DPRD NTT dan Ince Sayuna, wakil ketua DPRD NTT bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD TTS itu dalam rangka menetralisir hubungan antara Bupati dan DPRD TTS yang belakangan renggang karena hasil uji petik lapangan pansus LKPJ yang menguak sejumlah fakta realisasi program kegiatan Pemda tahun 2019 lalu yang tidak sesuai antara fakta lapangan dan yang ada dalam LKPj. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *