Pro Kontra RDP di DPRD TTS, Ada Fraksi Yang Belum Tahu Substansi RDP

oleh -3.5K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT sudah menggelar rapat dan kabarnya dalam rapat itu salah satu agenda yang disepakati adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemda dan DPRD TTS.
Namun pro kontra antar fraksi di DPRD TTS muncul jelang pelaksanaan RDP. Ada fraksi yang tak setuju di gelar RDP, ada fraksi yang bersikeras dilakukan RDP dan ada fraksi yang belum memastikan sikap, setuju atau tidak soal RDP ketika diminta tanggapan fakta-tts.com lewat layanan WhatsApp Jumat (13/3/2020) pagi.
“DPRD belum perlu RDP karena sejauh ini tidak ada kebijakan publik yang dilakukan pemerintah yang meresahkan masyarakat secara luas,”kata Ruba Banunaek, ketua fraksi Golkar.
Disampaikan Ruba, sesuai informasi yang diperoleh dari anggota fraksi Golkar yang ada di BANMUS, substansi yang akan dibahas dalam RDP tersebut menyangkut Surat edaran bupati untuk kurangi perjalanan dinas dan pembekuan uang perjalanan dinas opd triwulan 1.
Pendapat sebaliknya disampaikan fraksi PKPI. “RDP harus tetap jalan karena jadwal sudah ditetapkan BANMUS,”kata Uksam Selan, ketua fraksi PKPI yang mengaku sudah tahu pokok persoalan yang akan dibahas dalam RDP tersebut.
Setahu Uksam ada lima poin yang akan dibawa ke RDP untuk meminta klarifikasi atau penjelasan bupati Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun.
“Substansi RDP adalh..
1. Meminta klarifikasi bupati atas ketidak hadiran sejumlah OPD dlm rapat RDP komisi 1 dan 4
2. Meminta penjelaladan bupati terkait sejumlah aspirasi ttg dugaan penyelewengan dana desa
3. Pelayanan RSUD yg menurun drastis akhir2 ini
4. Nasip P3k yg sdh test tahn lalu tp sampai detik ini belum diumumkan
5. Meminta klarifikasi Instruksi bupati TTs ttg pembekuan perjalanan dinas triwulan pertama tp anehnya br keluar surat di bulan maret pada hal triwulan pertama terhitung dr 1 januari..aneh krn br terjd di TTs surat instruksi mengalahkan perda dan aneh lg yaitu berlaku mindur,”tulis Uskam dalam WA-nya kepada fakta-tts.com.
Jika PKPI sudah tahu jelas persoalan yang akan dibahas dalam RDP namun tidak halnya dengan fraksi PKB. Ketua fraksi PKB, Roy Babbys kepada fakta-tts.com melalui telepon menyampaikan pihaknya belum tahu substansi persoalan di RDP tersebut. Anggota fraksi PKB yang duduk di banmus belum menyampaikan secara resmi soal hasil rapat BANMUS kepada fraksi.
Disampaikan soal dukung atau tidak dukung RDP tersebut pihaknya perlu membicarakan dan memutuskan di internal fraksi.
Ketua fraksi Demokrat, Maxi Lian menyampaikan pihaknya sudah tahu materi RDP namun ia belum bisa memutuskan setuju atau tidak soal pelaksanaan RDP karena masih perlu dibahas di fraksi.
“Sudah tau…tapi kami harus duduk sama ” dgn anggota fraksi baru kami kasi tanggapan
Blm ada kata putusan …hari Senin baru saya siap memberikan  tanggapan,”demikian penyampaian Maxi Lian lewat WhatsApp.
Anggota fraksi Hanura, David Boimau mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan internal di fraksi Hanura soal hal-hal apa yang akan dibahas dalam RDP. “Sy sebagai Anggota Fraksi pada prinsipnya mendengar dari pimpinan Fraksi terkait RDP, sampai dengan saat ini kami Fraksi Hanura belum melakukan rapat internal utk membahas hal2 yg akan dibahas pada saat RDP dgn Pemerintah Daerah …..,”demikian David Boimau lewat WhatsApp.
Fraksi PDI-Perjuangan belum bersedia memberikan tanggapan soal RDP tersebut. “Iya, sebentar dulu sy konfirmasi dgn Pak Soru, Selaku Sek DPC, br sy ks pendapat,”ungkap Matheos Lakapu, ketua fraksi PDI-perjuangan lewat layanan WhatsApp saat dimintai tanggapannya soal rencana RDP tersebut.
Beberapa saat kemudian Matheos Lakapu menyampaikan hasil konfirmasinya dengan sekretaris PDIP kabupaten TTS, Yusuf Soru. “Siang, Setelah St konfirm dgn teman2, Km PDI utk sementara blum berpendapat,, nanti hr sabtu dulu km rapat fraksi br km ks info,”demikian WhatsApp kedua dari Matheos Lakapu. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *