Rencana Penyertaan Modal Pemkab TTS ke Bank NTT Terganjal di DPRD

oleh -1.3K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Rencana penyertaan modal pemerintah kabupaten (pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) ke bank NTT terganjal di DPRD TTS.
Dalam paripurna pembahasan APBD Induk kabupaten TTS tahun anggaran 2021 Rabu (18/11/2020) malam, mayoritas fraksi di DPRD menolak membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyertaan modal pemkab TTS ke bank NTT tahun 2021 mendatang.
Dalam ranperda tersebut pemkab menyiapkan dana APBD sebesar Rp 12 miliar sebagai modal ke bank NTT.
Religius Usfunan, wakil ketua DPRD TTS dan Ruba Banunaek, anggota fraksi Golkar menyampaikan itu secara terpisah kepada fakta-tts.com.
Keduanya menyampaikan mayoritas fraksi kecuali fraksi Golkar menolak membahas ranperda tersebut karena dalam proses pengajuan untuk pembahasan ranperda tersebut belum disertai dengan dokumen pendukung berupa analisis investasi dan rencana.
“Ranperda Penyertaan modal bank NTT dinyatakan tidak harmonis karena belum disertai dokumen pendukung berupa analisais investasi dan rencana saat diserahkan ke bapemperda. Jadi mayoritas fraksi kecuali fraksi Golkar, menolak membahas ranperda tersebut,”kata Ruba Banunaek.
Dikatakan fraksi-fraksi bukan menolak penyertaan modal ke Bank NTT karena fraksi meminta Pemkab untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan baru dibahas di paripurna berikut.
Sebelumnya Religius Usfunan mengatakan sebelum dibawa ke paripurna ranperda yang ada perlu diharmonisasi di Kementerian hukum dan HAM untuk mendapatkan rekomendasi. Ada delapan ranperda yang sedianya dibawa ke paripurna kali ini untuk dibahas, namun kata Usfunan dari kedelapan ranperda tersebut hanya lima yang diharmonisasi di Kementerian hukum dan HAM yakni ranperda tata ruang perkotaan Boking tahun 2020-2040, Penghormatan perlindungan penyandang disabilitas (inisiatif DPRD), Kabupaten layak anak, Retribusi jasa umum dan ranperda pembentukan penyusunan perangkat daerah. Sedangkan ranperda lain yakni ranperda pengelolaan keuangan termasuk penyertaan modal dan ranperda BPBD belum diharmonisasi karena belum ada dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan.
“Jadi tiga ranperda belum diharmonisasi artinya dikembalikan ke pemkab untuk siapkan dokumen yang dibutuhkan baru dibawa lagi ke kemenhukum HAM untuk di harmonisasi dan dapatkan rekomendasi Kemenkum HAM baru bisa dibawa ke paripurna untuk dibahas,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *