Catatan Pansus LKPj Soal PAD, Dibawah Target, Perlu Kreatifitas dan Sanksi Bagi Pimpinan OPD

oleh -600 views
Kota SoE, fakta-tts.com – Panitia khusus (pansus) DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) tentang LKPj kepala daerah tahun 2020 telah menyelesaikan masa kerjanya. Laporan hasil kerja tersebut telah disampaikan dalam paripurna di ruang sidang utama DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (17/5/2021).
Sejumlah catatan dan rekomendasi pansus disampaikan dalam paripurna yang dihadiri oleh Bupati Egusem Piether Tahun, wakil bupati Jhony Army Konay, sekda Marten Selan, sejumlah pimpinan OPD dan segenap pimpinan dan anggota DPRD TTS.
 
Dalam laporannya Marten Tualaka, Uksam Selan, Semuel Sanam, Hendrik Babys,Habel Hotty, Jason Benu, Thomas Lopo, Melianus Bana, Ruba Banunaek, Yupik Boimau, Mariana Lakapu, Yudi Selan, Gaudentius Mini, Pitersius Kefi dan Askenat Afi menyajikan catatan strategis mereka soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten TTS yang realisasinya dibawah target. 
 
Dari APBD TTS tahun 2020 sebesar Rp 1,5 triliun kontribusi PAD hanya sekitar Rp 65 miliar lebih, sisanya merupakan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Disampaikan pansus dalam laporannya bahwa secara normatif pendapatan daerah kabupaten TTS tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.501.951.602.742,81 dan terealisasi 95,63 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Nilai itu menurut Pansus cukup besar bagi kabupaten TTS namun belum memberikan kontribusi signifikan dari PAD yang mana nilai yang dihasilkan hanya Rp 65.100.994.701 sedangkan selebihnya merupakan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi NTT.
Realisasi PAD tahun 2020 juga disampaikan menurun pada angka persentase 66,34 persen dari target Rp 96.620.751.544.
Diakui pansus pelaksanaan anggaran program tahun 2020 dihadapkan pada musibah pandemi Covid 19 yang melumpuhkan semua sektor ekonomi terlebih sektor jasa. Ini menyebabkan semua indikator sumber pendapatan asli daerah yang mengandalkan sektor jasa seperti retribusi pasar, pariwisata dan galian C teepukul dengan adanya kebijakan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan penutupan pasar, kios,toko, rumah makan serta lokasi wisata.
Disampaikan Pemda dan DPRD telah mengambil kebijakan cermat terhadap persoalan yang dihadapi tersebut tetapi tekhnis pengkajian potensi PAD dikatakan perlu diefektifkan dan diidentifikasikan dengan pola pengkajian, penetapan dan realisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara adaptif, terutama pada upaya peningkatan target untuk OPD pengelola PAD seperti dinas pertanian, perikanan , peternakan dan  ketahanan pangan.
“Pemda dituntut lebih kreatif menyikapi kondisi ekonomi sekarang agar tidak terjebak dalam motifasi ikut menurunkan PAD begitu saja, sebab beban pembiayaan di daerah harus kita akui masih tergantung pada pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan mendorong adanya kemandirian ekonomi daerah dari sisi pendapatan,”ungkap Pansus.
Terhadap persoalan pendapatan daerah tersebut menurut Pansus Pemda perlu mengidentifikasi semua potensi daerah melalui dinas-dinas pengelola PAD dengan asumsi terukur.
Selain itu juga disarankan kepada Pemda untuk berani memberikan sanksi tegas dalam bentuk pergantian pejabat pimpinan OPD yang tidak mencapai target PAD.
Pengamatan DPRD ungkap Pansus, pada tahun 2020 kemarin Pemda telah menerapkan sanksi pada pimpinan OPD yang berkinerja lemah namun masih diarahkan pada kinerja penyerapan atau realisasi anggaran, tapi untuk kinerja peningkatan PAD belum dilakukan sanksi sama sekali. “Bagi kami faktor inilah menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi PAD dadi target, kebijakan Pemda harusnya makin tegas dalam upaya meningkatkan PAD,”ungkap Pansus. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *