Desa Boentuka Bayar Rp 36 Juta Untuk Pasang Perangkat Internet Kapasitas 10 GB

oleh -611 views
Boentuka, fakta-tts.com – Pada awal 2020 lalu di kantor desa Boentuka kecamatan Batu putih kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terpasang seperangkat jaringan internet  untuk menunjang pelayanan pemerintah desa setempat kepada masyarakat.
Dana desa sebesar Rp 36 Juta dibayarkan kepada penyedia barang untuk pengadaan dan pemasangan perangkat jaringan internet dengan Kapasitas data yang didapat sebesar 10 Gigabite (GB).
Setahun berlalu, perangkat internet itu kini tak difungsikan lagi karena koneksi jaringan yang mengecewakan pemdes setempat. Selain itu ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
Demikian yang terungkap dalam pertemuan sejumlah anggota Pansus LKPj bupati TTS tahun 2020 dengan kepala desa (kades) Boentuka Senin (19/4/2021) di Boentuka.
Kedatangan Yusuf Soru, wakil ketua DPRD TTS dan sejumlah anggota DPRD TTS yang tergabung dalam Pansus tersebut untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan jaringan internet desa bagi masyarakat yang kabarnya tidak melalui prosedur penganggaran dana desa tersebut.
Kades Apris Fuah mengatakan anggaran sebesar Rp 36 Juta dari Kas Desa dipakai untuk penyediaan jaringan internet berkapasitas 10 GB tersebut namun jaringan internet tersebut tak bisa dimanfaatkan.
“kami tidak pernah pakai jaringan ini karna susah konek dengan Telkomsel.
Kehadiran Internet Desa bukan membantu, namun menciptakan masalah baru,”kata Apris Fuah.
Ditanyai Tim Pansus terkait prosedur pemasangan, Apris mengakui bahwa tidak di musyawarahkan ditingkat desa. “waktu itu kami dipanggil ke Aula Mutis untuk sosialisasi, namun setelah selesai Sosialisasi, kami langsung disodorkan Berita Acara MOU untuk ditandatangani bersama Group Mangi Sky,”katanya.
Informasi yang diperoleh pihak Pansus, Internet desa tersebut telah terpasang di lebih dari 70 desa namun tidak bisa dimanfaatkan pihak desa untuk pelayanan masyarakat.
Pihak Aparat Penegak Hukum di TTS (Polres dan Kejari) tengah menyelidiki masalah ini.
Wakil Ketua DPRD TTS Yusuf Soru mengatakan pemkab harus mencarikan solusi terhadap masalah itu karena anggaran telah terpakai namun manfaat tidak dirasakan masyarakat. “sejujurnya kami sebagai wakil rakyat tidak ingin masyarakat harus terjerat hukum dengan kasus seperti ini yang sedang dalam penanganan Kejaksaan negeri SoE, namun, perlu cari solusi terbaik agar tidak terulang lagi.
Sebab apabila ke 77 Desa yang memasang Internet Desa  harus terus berusan dengan persoalan hukum maka proses pelayanan terhadap masyarakat turut terganggu,”katanya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *