Pansus ke Kejati NTT, Ada Permintaan Masalah Internet Desa ditangani Kejati

oleh -695 views
Kupang, fakta-tts.com – Anggota DPRD TTS yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) LKPj bupati TTS tahun 2020 Rabu (21/4/2021) siang menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT,

Kedatangan Yusuf Nikolas Soru, Marten Tualaka, Uksam Selan, Semmi Sanam, Yupic Boimau, Melianus Bana, Marliana Lakapu, Kenas Afi, Jason Benu, Abe Hoti dan Pitersius Kefi untuk berkonsultasi soal pengajuan laporan hukum jika nanti dari hasil kerja Pansus ada catatan-catatan strategis DPRD yang direkomendasikan untuk diproses hukum. Misalnya ada item kegiatan yang hasil pelaksanaannya berindikasi merugikan negara.

“Kedatangan kami untuk konsultasi, Minta masukan sebagai referensi bagi kami untuk penyusunan catatan strategis jika nanti dari temuan pansus ada item kegiatan yang perlu ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke APH,”kata Marten Tualaka, ketua Pansus.
Pada kesempatan tersebut Uksam Selan meminta pihak Kejati NTT untuk mengambil alih penanganan kasus Internet desa oleh Kejari TTS yang sesuai pengamatan pansus penanganan kasus tersebut tidak berjalan.
Menanggapi itu Wakakajati, Rudi Markono, didampingi Asintel, aspidsus Ilham dan KTU Anton Londa mengatakan prinsip praduga tak bersalah perlu dikedepankan jika ditemukan ada hal-hal yang berpotensi melanggar hukum.
Ia menyarankan jika ada temuan pansus soal item kegiatan yang berindikasi merugikan negara diupayakan untuk lebih dulu dilakukan upaya persuasif, jika memang indikasinya kuat bisa dibentuk tim khusus yang melibatkan konsultan untuk memastikan indikasinya. Bisa juga kata Wakajati Rudi, memanfaatkan APIP yang ada di daerah.
Intinya kata Wakajati Rudi pihaknya tidak menghalang-halangi jika ada temuan masalah kerugian negara yang ingin diteruskan ke pihak Kejaksaan namun hal itu perlu didukung dengan data dan bukti yang valid.
“Utamakan upaya persuasif jangan represif.
Saran kalau ada temuan manfaatkan APIP yang ada dulu atau  bisa juga dibentuk tim tekhnis yang melibatkan konsultan untuk pastikan indikasi kerugian yang ada jika dari temuan pansus  didapati ada kegiatan yang berpotensi merugikan negara,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *