Kabupaten TTS Menuju Wilayah Bebas Korupsi

oleh -1.7K views

Kota SoE,Fakta TTS-Pemerintah daerah (pemda) Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (29/12/2017) resmi mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kabupaten TTS menjadi kabupaten pertama di NTT yang melakukan hal tersebut.

 
Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut dinyatakan lewat penandatanganan pakta integritas oleh
Ir.Paul V.R Mella,M.Si, bersama Ir. Ferdy Kapitan,M.Si, Kepala biro organisasi sekretarit provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mewakili pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), pejabat dari Ombudsman perwakilan NTT, pejabat dari BPK NTT dan wakil kepala (waka) Polres TTS, Kompol Herman Bessi, di aula gunung Mutis kantor bupati TTS.
 
Dalam acara pencanangan tersebut juga disertai dengan deklarasi atau pernyataan terbuka dan penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pimpinan instansi lingkup pemda TTS sebagai bentuk pengakuan dan kesiapan mengimplementasikan salah satu program reformasi birokrasi yang digalakan kementerian PAN-RB tersebut.
 
Ferdy Kapitan selaku pejabat yang mewakili pemerintah pusat menyampaikan apresiasi bagi pemda TTS yang menunjukan upaya mendukung program tersebut. “Kami memberikan apresiasi untuk pemda TTS karena dari 22 kabupaten/kota di NTT, kabupaten TTS adalah yang pertama mencanangkan zona integrasi menuju WBK dan WBBM,”katanya.
 
Pencanangan zona integritas kata dia adalah langkah awal dari upaya pembangunan zona integritas yang diatur dalam permen PAN & RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah.
Ferdy menambahkan pembangunan zona integritas memiliki sejumlah tahapan yakni pencanangan, pembangunan, pengusulam,penilaian dan penetapan.
 
Dalam upaya tersebut harus dibentuk unit-unit kerja yang dijadikan percontohan kerja yang bebas korupsi dan bersih dalam melayani. Unit kerja tersebut jelas Ferdy akan bekerja dengan mengacu pada pemenuhan indikator WBK/WBBM.
“Pada hakekatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik di tingkat unit kerja instansi pemerintah sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang melayani publik secara baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi,”jelas Ferdy.
 
Zona intehritas itu tambah Ferdy dimaksudkan untuk mengakselerasi capaian sasaran reformasi birokrasi yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta kualitas pelayanan publik yang baik ditengah persoalan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan lemahnya pengawasan yang kini dihadapi birokrasi.
 
Bupati Paul Mella mengatakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi tapi harus menjadi tekad untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dalam pelayanan publik oleh pemerintah. “Apa yang kita canangkan hari ini adalah suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Zona integritas ini adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya komit untuk wujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani melalui reformasi birokrasi,”katanya.
 
Dikatakan bupati Mella, zona integritas terebut akan dimulai tahun 2018 dengan menetapkan lima unit kerja sebagai pilot projec. “Harapan kita dengan ini dapat membawa suatu perbaikan nyata dimasa depan sebagai suatu pondasi kokoh yang dipegang teguh oleh para penyelenggara birokrasi karena dengan integritas yang kokoh kita dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa dan berkinerja tinggi dalam pelayanan publik,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *