Kekerasan Sex di Kabupaten TTS Meningkat

oleh -2.4K views
Kota SoE, Fakta TTS-Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) SoE mencatat hingga awal Desember 2017 ini kasus kekerasan seks yang didampingi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sejak Januari hingga awal Desember 2017 ini ada 64 kasus yang didampingi sementara ditahun 2016 sebanyak 55 kasus.
Koordinator Devisi Pendampingan dan Pemberdayaan Peremuan dan Anak Korban Kekerasan SSP Soe Sarci Maukari dalam paparannya pada Laucing Catatan Akhir Tahun di kantor YSSP SoE Jumat (15/12/2017) merincikan
dari  64 kasus tersebut 31 diantaranya adalah kasus persetubuhan, ekspoitasi seksual 24 kasus, pemerkosaan 4 kasus, incest 2 kasus, pelecehan seksual 4 kasus.
Kasus-kasus tersebut terjadi di lokasi berbeda ada yang terjadi di kebun, hutan, di rumah pelaku dan rumah korban, di kandang babi, dibelakang rumah korban, dirumah kosong bahkan dijalan umum.
Sementara modus terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kata Maukari cukup beragam ada yang karena mabuk, karena cemburu, tidak punya keturunan, tidak ada anak lak-laki, budaya patriarkhi dan intervensi keluarga.
Dari 64 kasus tersebut baik pelaku maupun korban adalah orang-orang terdekat misalnya orang tua, keluarga dekat, tetangga, teman/pacar, guru dan lain-lain. Kebanyakan korban berumur 13-18 tahun.
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh SSP dalam menangani 64 kasus tersebut adalah dengan melakukan pendampingan dan advokasi sehingga 64 kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan 19 kasus, yang diselesaikan ditingkat pemerintahan desa dan kelurahan sebanyak 3 kasus, yang diselesaikan ditingkat Pemerintahan Daerah sebanyak 3, ditangani pihak kepolisian Polres TTS sebanyak 22 kasus, ditingkat pengadilan  3 kasus dan sudah memperoleh yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 14 kasus.
Dalam prosee pendampingan dan advokasi yang dilakukan SSP, kata Sarci menemukan hambatan yang berarti dalam penangan kasus kekerasab seksual terhadap perempuan dan anak. Hambatam yang dimaksud lanjut Sarci adalah belum semua masyarakat sebagai korban paham akan hak sehingga memilih menyelasaikan secara kekeluargaan. Berikut terbatasnya sistem hukum yang mengakomodir persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kebanyakan pelaku adalah keluarga sehingga korban sulit untuk melanjutkan kasusnya ke ranah hukum.
SSP lebih menekankan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan oleh Forum Pengada Layanan dan KOMNAS Perempuan yang drafnya sedang dibahas di Balegnas RI.(pau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *