APBD Devisit Rp 114,3 M, Pemda TTS Butuh Rasionalisasi Rp 110,1 M

oleh -2.3K views
Kota SoE, Fakta TTS-Pemerintah dan DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (28/5/2018) petang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas devisit anggaran yang terjadi di Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 114,3 Miliar (M) lebih. Solusi pemda diperlukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 110,1 miliar untuk menutup devisit tersebut karena ada surplus anggaran Rp 4,8 miliar hasil pengurangan Silpa 2017 Rp 119,1 M dan Devisit Rp 114,3 M.
Dalam RDP yang berlangsung hingga malam itu, pemerintah daerah (pemda) TTS melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) menggambaran devisit APBD 2018 yang terjadi.
Disampaikan Badan PKAD devisit APBD tahun 2018 jelasnya mencapai Rp 114.332.831.766,55. Angka devisit tersebut belum termasuk dana sejumlah program luncuran dari tahun sebelumnya yang totalnya mencapai Rp 88.540.574.069.
Sementara dari ringkasan laporan realisasi APBD 2017 disebutkan tercatat besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 119.197.708.313,59.
Disampaikan Pemda saat ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 115.033.521.106,72 untuk menutup
Kekurangan gaji PNS sebesar Rp 17.642.818.337,72, Dana luncuran Rp 88.540.574.069 dan Penganggaran kembali dana hibah rehabilitasi dan konstruksi pascabencana dari pemerintah pusarlt ke pemda sebesar Rp 8.850.128.700.
Untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan tersebut menurut pemerintah rasionalisasi anggaran bisa ditempuh dengan asumsi Silpa sebesar Rp 119.197.708.313,59 dikurangi devisit Rp 114.332.831.766,55 maka masih terdapat surplus anggaran sebesar Rp 4.854.876.547,04.
angka surplus tersebut menurut pemda jika dihadapkan dengan kebutuhan dana untuk membiayai ketiga kegiatan tersebut sebesar Rp 115.033.521.106,72 maka perlu dirasionalisasikan anggaran kegiatan sebesar Rp 110.178.644.559,68 yang diperoleh dari Rp 115.033.521.106,72 dikurangi Rp 4.854.876.547,04.
Dijelaskan pemda dalam RDP, untuk menjawab kekurangan anggaran Rp 110.178.644.559,68 maka akan dilihat konsistensi program kegiatan dari KUA/PPAS sampai dialokasikan pada APBD dan melakukan rasionalisasi pada perangkat daerah yang berkontribusi terjadinya luncuran.
Data yang diperoleh Fakta TTS luncuran terbawa sejak tahun 2012 yang terjadi di 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas P dan K sebesar Rp 2,5 miliar lebih, dinas pemuda dan olahraga Rp 112 juta, Badan lingkungan hidup Rp 113,1 juta lebih, Dinas kesehatan Rp 18,4 miliar lebih, dinas tanaman pangan dan holtikultura Rp 498,4 juta lebih, dinas pariwisata Rp 67,8 juta lebih, sekretariat DPRD Rp 1,1 miliar lebih, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Rp 50,9 miliar lebih, dinas perikanan Rp 455,6 juta lebih, dinas Koperindag Rp 591,3 juta lebih, dinas perhubungan Rp 283,8 juta lebih dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rp 13,2 miliar lebih.
Ruba Banunaek, anggota fraksi Golkar kepada Fakta TTS, Selasa (29/5/2018) malam mengatakan Rabu (30/5/2018) besok akan dilakukan pembahasan lanjutan oleh pemerintah dan badan anggaran (banggar) DPRD TTS. Rapat bersama banggar tersebut untuk memangkas anggaran (rasionalisasi) sejumlah program untuk menjawab kebutuhan anggaran sebesar Rp 110.178.644.559,68.
Beredar Informasi devisit anggaran sebesar Rp 114,3 M lebih itu terjadi karena ada sejumlah program anggaran yang tidak direncanakan sesuai mekanisme alias program dadakan. akibat adanya program dadakan yang diistilahkan ‘penumpang gelap’ itu maka APBD membengkak sementara dana yang tersedia hanya cukup membiayai program anggaran yang melalui proses prencanaan penganggaran. Pemda dan DPRD akhirnya mencari cara untuk menutup kekurangan anggaran yang terjadi. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *