Kebocoran APBD TTS, Penerima Mulai Setor

oleh -3.5K views
Kota SoE,Fakta TTS-Upaya pemerintah daerah (pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) melalui Kejaksaan negeri (Kejari) TTS selaku pengacara negara untuk menarik kembali uang atau dana daerah sebesar Rp 8 miliar lebih yang terlanjur ‘bocor’ ke sejumlah pihak karena kesalahan pertanggungjawaban pemanfaatan dan lainnya mulai menuai hasil.
 
Kepala seksi intelijen (Kasie intel) Kejari TTS, Nelson Tahik,SH kepada Fakta TTS,Senin (5/2/2018) mengatakan sejak dilakukan upaya pemulihan keuangan tersebut awal Januari ini sudah ada beberapa pihak yang menyetor kembali dana yang terlanjur diterima itu ke kas daerah.
Pengembalian itu diketahui melalui copian bukti setoran yang diberikan penyetor kepada seksi intelijen Kejari TTSm
 
Hanya saja Nelson belum mau menyampaikan nama dan jumlah dana yang disetor kembali ke kas daerah itu. “Mulai kita telusuri itu sudah ada beberapa yang setor kembali ke kas daerah. Ada yang satu juta, dua juta ada yang puluhan juta. hanya berapa banyak yang sudah masuk kembali ke kas daerah, saya tidak ingat. Ada rekapannya,”kata Nelson.
 
Selain yang sudah dikembalikan kata Nelson ada sejumlah temuan yang sudah direkomendasikan ke seksi perdata dan tata usaha negara (datun) kejari TTS untuk ditindaklanjuti secara legitigasi, melalui peradilan atau non legitihasi atau diluar persidangan pengadilan.
 
Yang direkomendasikan ke seksi Datun itu kata Nelson yang persoalannya menyangkut denda keterlambatan pekerjaan dan pajak yang tidak terbayar oleh pihak ketiga.
“Ada yang kita relomendasikan ke datun untuk ditindaklanjuti. disitu ada denda dan pajak. Nilaimya fariasi. Itu mekanisme penyelesaiannya bisa lewat jalur legitigasi ataupun non letigasi. Kalau seksi pidsus belum ada. Kalau kita temukan ada indikasi kerugian negara kita kasih ke pidsus dan bisa langsung dilakukan pemerikaaan,”katanya. 
 
Sebelumnya dikatakan Sekda TTS, Marten Selan,SH bahwa ada Rp 25 miliar lebih yang sementara diupayakan untik itarik kembali ke kas daerah dari sejumlah pihak baik PNS maupun non PNS. 
Upaya penarikan dilakukan lewat jalur persidamgan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) kabupaten TTS dan Kejari TTS. Yang ditagih melalui MPTPGR sebesar Rp 16 miliar lebih dari 174 kasus bernilai dibawah Rp 40 juta dan sisanya 41 kasus bernilai diatas Rp 40 juta dengan total dana Rp 8 miliar lebih. 
Pengembalian lewat MPTPTGR dikatakan sudah lebih dari Rp 1,5 miliar.
 
Total dana Rp 25 miliar lebih yang ditarik kembali oleh pemda TTS tersebut terakumulasi dari dugaan persoalan pemanfaatan anggaran yang terjadi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Dugaan persoalan keuangan tersebut berdasarkan temuan lembaga auditor baik itu inspektoran provinsi, kabupaten maupun BPK RI.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *