KKD Turun, Melianus Bana Soroti Kinerja OPD

oleh -2K views
Kota SoE, Fakta TTS-Besaran hak Anggota DPRD TImor Tengah Selatan (TTS) yang turun menyusul status Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang turun dari klaster menengah ke rendah ( Rp 0-Rp 300 miliar) dianggap wajar oleh Melianus Bana, anggota fraksi PKB di DPRD TTS.
Kepada Fakta TTS di kantor DPRD TTS, Jumat (23/2/2012) Melianus tidak mempersoalkan penurunan tersebut karena yang dilakukan pemerintah itu sesuai aturan yang berlaku. “Itu hal yang wajar karena itu sesuai aturan yang mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Kalau kondisi keuangan kita lemah ya tak perlu dipaksakan,”katanya.
Hal yang perlu disoroti menurut Melianus adalah soal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama dinas-dinas kemakmuran yang dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati perlu mengevaluasi kinerja dinas-dinas tersebut karena dia melihat kurangnya kemampuan sejumlah OPD untuk menggali potensi daerah menjadi sumber pendapatan. Kemampuan keuangan daerah kata Melianus membutuhkan kontribusi besar daerah dalam mencari pendapatan sendiri dari potensi yang dimiliki. “Bupati perlu evaluasi kinerja dinas-dinas kemakmuran yang dibebani tugas PAD. Karena kondisi ini terjadi karena kemampuan mengoptimalkan potensi menjadi sumber pendapatan daerah masih lemah,”katanya.
Sebelumnya Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Ir. Paul V.R Mella,M.Si mengatakan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) kabupaten TTS tahun 2018 ini mengalami penurunan klaster dari menengah ke rendah karena besaran pembiayaan yang melebihi kemampuan keuangan daerah.
Hal tersebut dikatakan kepada wartawan di sela-sela kunjungannya bersama anggota DPR RI Farry Francis di lokasi pekerjaan bendungan Temef di kecamatan Polen, Kamis (22/2/2018)
Dikatakan karena kemampuan keuangan daerah yang turun itu maka perlu dilakukan penyesuaian pembiayaan dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
Salah satu item pembiayaan yang terkena efek penurunan klaster keuangan tersebut diakui adalah gaji 40 anggota DPRD TTS. Gaji anggota dewan dikatakan mengalami penurunan karena aturan mensyaratkan besaran gaji DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kemampuan keuangan kita turun sehingga perlu ada penyesuaian. Gaji DPRD juga kita sesuaikan. Saya sudah sampaikan ke pak sekda untuk buat telaah soal ini,”katanya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *