Kontroversi Proses Penganggaran Hutang Pemda, Arifin Betty Dukung Rekanan Gugat

oleh -2K views
Kota SoE,Fakta TTS-Reaksi sejumlah rekanan penyedia jasa konstruksi di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut pemda TTS membayar jasa mereka yang tertunggak bertahun-tahun sejak tahun 2012 hingga mrncapai lebih dari Rp  45 miliar menuai kontroversi dikalangan DPRD TTS tentang proses penganggaran di APBD Perubahan.
Audit khusus BPK RI terhadap pekerjaan rekanan sebelum dibawa ke pembahasan APBD perubahan TTS tahun 2018 menjadi polimik dikalangan pimpinan dan anggota dewan. ada yang bilang audit diperlukan sebelum pembahasan APBD perubahan dan ada yang bilang audit sangat penting dilakukan.
Ketua DPRD TTS Jean Neonufa membantah ada saran audit dari BPK RI kepada Banggar dan TAPD saat konsultasi penyempurnaan APBD Juni kemarin. Jean mengatakan audit tak perlu dilakukan, penganggaran bisa langsung dibawa ke paripurna pembahasan APBD perubahan.
Sementara dua anggota DPRD TTS, Uksam Selan dan Arifin Betty mengatakan ada saran tersebut dari BPK. “saran BPK saat kita (Banggar) konsultasi kemarin bahwa harus diaudit dulu baru dianggarkan agar diketahui persis sebab persoalan. misalnya soal luncuran,”kata Uksam. Selasa (8/8/2018).
Arifin Betty, Kamis (9/8/2018) juga mengatakan hal yang sama. menurutnya audit perlu dilakukan agar bisa diketahui persis apakah persoalan dana proyek tersebut murni kesalahan pemda atau ada juga kesalahan rekanan penyedia jasa karena untuk penganggaran butuh data yang valid karena dampaknya ke besaran anggaran yang harus disediakan. “kita harus tahu persis semua proyek itu murni kesalahan pemda atau ada pula kesalahan pihak ketiga (rekanan). Ada yang kira hanya masalah rubah struktur APBD tapi bagi saya ini masalah validitas dan legalitas jumlah hutang pemda,”katanya.
Arifin menegaskan ia selaku DPRD mendukung proses gugatan yang direncanakan pihak rekanan karena menurutnya dengan cara itu bisa terkuak sebab persoalan yang belum muncul sampai kini.
“saya selaku DPRD dukung proses gugatan. Kalau mau TTS berubah, maka harus ada yang menggugat sehingga terang benderang penyebab selama ini,”katanya.
Ia mengatakan kebijakan telah mengacaukan sistim penganggaran tapi ketika terjadi persoalan tidak ada yang mau bertanggungjawab.
“Kalau kesalahan Pemda, maka pemda bayar tapi kalau oknum ASN siapa yang bertanggung jawab dan kepadanya diberi sanksi,”kata Arifin.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *