Luncuran Rp 88 Miliar Belum Bisa Dianggarkan ?

oleh -1.8K views

Kota SoE, Fakta TTS-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemerintah dan DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) dalam membahas devisit APBD TTS tahun 2018 sebesar Rp 115 Miliar (M) lebih (total APBD Rp 1,3 Triliun) telah selesai dilakukan dan hasil pembahasan tersebut telah dikonsultasikan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD ke pemerintah pusat.

Salah satu poin penting yang dikonsultasikan ke pemerintah pusat adalah hasil rasionalisasi anggaran sebesar Rp 45 miliar lebih yang sebelumnya menurut Semmy Sanam, anggota Banggar akan digunakan untuk membayar proyek fisik tahun 2017 yang belum terbayar.

Namun kabarnya dalam konsultasi tersebut Pemerintah pusat  (Pempus) menolak penģanggaran dana untuk membayar hak rekanan yang belum terbayar yang disebut dana luncuran tersebut.

Kabar penolakan pempus tersebut juga sampai ke telinga Arifin Lete Betty, anggota DPRD TTS yang tidak termasuk dalam Banggar.

Di redaksi Fakta TTS, Sabtu (16/6/2018) Arifin mengatakan sebaiknya pemda TTS tidak nekat menganggarkan pembayaran dana luncuran yang menjadi hak pìhak ketiga lewat paripurna penyempurnaan APBD tersebut. Ini karena berpotensi pelanggaran hukum yang merugikan negara.

Anggota fraksi Hanura ini mengatakan berangkat dari adanya penolakan Pempus tersebut ia telah menyurati bupati dan ketua DPRD TTS dengan sejumlah alasan dan pertimbangan. “saya sudah bersurat ke bupati dan ketua DPRD TTS agar tidak menganggarkan pembayaran dana luncuran itu karena itu berpotensi melanggar aturan. apalagi dalam konsultasi kemarin ditolak. pempus minta harus diaudit dulu oleh BPK,”katanya.

Berikut surat Arifin Betty tanggal 7 Juni 2018 berperihal pertimbangan hukum yang diberikan juga kepada Fakta TTS.

Kepada, Yth :

  1. Bupati Timor Tengah Selatan
  2. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Di –

Soe.

Salam sejahtera,

Menyikapi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTS TA.2018 yang tidak sehat karena terjadi double defisit APBD dari yang direncanakan yakni :

  1. Defisit APBD yang direncanakan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten TTS TA.2018 untuk dibiayai dengan Silpa TA.2017 sebesar Rp.114.332.831.766, 55
  2. Defisit APBD yang tidak direncanakan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten TTS TA.2018 sebesar Rp.115.033.521.106, 72 yang terdiri dari :
  3. Kegiatan luncuran sebesar Rp.88.540.574.069
  4. Kekurangan Belanja tidak langsung (Gaji) sebesar Rp.17.642.818.337, 72 dan
  5. Penganggaran kembali dana hibah rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana sebesar Rp.8.850.128.700

Terkait dana kegiatan luncuran sebesar Rp.88.540.574.069 yang mana sesuai informasi akan digunakan untuk membayar sisa hak pihak ketiga dalam pengerjaan proyek-proyek APBD Kabupaten TTS TA.2017 dan beberapa tahun sebelumnya maka dengan ini saya mengajukan pertimbangan sebagai berikut :

1) Ada indikasi pelanggaran hukum dalam penganggaran dana sebesar Rp.88.540.574.069 sehingga jika Pemerintah memaksakan pembayaran kepada pihak ketiga, maka akan berpotensi merugikan keuangan Negara.

2) Indikasi pelanggaran hukum yang saya sebutkan adalah :

  1. Bahwa dana sebesar Rp.88.540.574.069 tidak tercatat sebagai komponen belanja apapun pada APBD TA.2018 sehingga semestinya Pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesar jumlah tersebut.
  2. Penyebutan bahwa dana sebesar Rp.88.540.574.069 adalah dana luncuran, tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya yakni didalam struktur APBD sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2017, khususnya

lampiran “k” tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; tidak ditemukan data kegiatan dan anggaran sejumlah Rp.88.540.574.069.

  1. Terdapat indikasi bahwa “dana luncuran” sebesar Rp.88.540.574.069 yang tersebar dari sejumlah kegiatan di 12 SKPD tidak memenuhi kriteria dana luncuran sebagaimana Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa khususnya kriteria bahwa “keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat dilanjutkan jika diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major. Dengan demikian, saya tidak yakin bahwa nilai anggaran sebesar Rp.88.540.574.069 yang diluncurkan ke Tahun 2018 semua terjadi karena keadaan force major.
  2. Terkait dengan pernyataan saya pada huruf (c) diatas, dan berhubung semua kegiatan tersebut menggunakan sistim kontrak tahun tunggal maka saya menduga bahwa terdapat item pekerjaan tertentu yang belum selesai dikerjakan pada Tahun Anggaran 2017 namun patut diduga terdapat persekongkolan antara pemilik pekerjaan dengan pihak ketiga yang membereskan administrasinya kemudian meluncurkan ke Tahun Anggaran 2018 dengan mengabaikan ketentuan dan mengakibatkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh Negara.

Berhubung kejadian yang sama sudah terjadi 2 tahun berturut-turut (2017 dan 2018) maka dengan ini saya menawarkan kepada Bapak Bupati dan Ketua DPRD agar :

1) Menunda proses Rasionalisasi APBD TA.2018 sekaligus pembayaran kepada pihak Ketiga dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit khusus/ investigasi terhadap semua kegiatan yang akumulasi anggarannya mencapai Rp.88.540.574.069 agar terdapat kejelasan dan legitimasi hukum terkait besaran dana serta jenis kegiatan mana yang menjadi tanggung-jawab/ kewajiban daerah untuk diselesaikan dan mana yang bukan.

2) Hasil Audit BPK juga sekiranya menjadi landasan hukum untuk proses rasionalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD TA.2018.

Jika hal ini tidak diindahkan, maka ijinkan saya untuk mengajukan hal ini ke ranah hukum untuk diselidiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *