Niko Sole: ‘ASN Juga Kena Dampak Klaster KKD’

oleh -3.3K views
Kota SoE, Fakta TTS-Persoalan pemberian tunjangan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencuat lagi setelah beberapa tahun lalu terjadi saat proses pembahasan pemberian tunjangan kesra bagi  ASN oleh DPRD dan pemda TTS. Kala itu ASN sempat berdemo ke DPRD saat mendengar rencana pemda memberikan tunjangan kesra tersebut terancam batal di DPRD karena tidak didukung sepenuhnya oleh fraksi-fraksi di DPRD TTS.
Persoalan pemberian tunjangan bagi ASN ini kembali terusik seiring turunnya klaster Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) kabupaten TTS dari klaster menengah ke klaster rendah di tahun politik 2018 ini.
Ketua fraksi Golkar DPRD TTS, Nikodemus Sole, kepada wartawan di kantor DPRD TTS, Senin (26/2/2018) mengakui kalau turunnya klaster KKD tersebut tidak hanya berdampak pada turunnya tunjangan anggota DPRD TTS namun mestinya juga ke tunjangan ASN karena anggaran tunjangan ASN juga punya pengaruh terhadap perhitungan penentuan status KKD tersebut.
“Penghitungan untuk penentuan klaster itu juga berkaitan dengan anggaran tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga efeknya juga ke ASN bukan hanya ke tunjangan DPRD saja,”kata Niko.
Pada pasal 63 ayat 2 PP tersebut jelas Niko, pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan KKD dan memperoleh persrtujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Dikatakan komponen gaji sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan KKD yang rumusnya adapah pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai. Sebelumnya tambah Niko Sole yang masuk dalam perhitungan hnya gaji dan komponen tunjangan. “Kalau itu dipakai maka kita tetap ada pada klaster sedang. Tetapi berdasarkan surat edaran mendagri, dijelaskan bahwa ada tunjangan tambahan penghasilan termasuk sertifikasi.guru. Ketika itu ditambahkan dalam komponen belanja pegawai maka pengaruhnya KKD kita menjadi rendah. Makanya kalau KKD rendah maka bukan hanya tunjangan DPRD yang kena tapi juga tunjangan ASN,”katanya.
Niko mengatakan pihaknya sudah menyampaikan itu ke pemda TTS dan diharapkan pemda arif menyikapi itu dengan melihat regulasi secara cermat. “Saya harapkan kita cermati secara baik aturan yang dipakai,”katanya.
Dikatakan jika melihat PP tersebut maka tidak semua ASN bisa mendapat tunjangan tambahan penghasilan karena yang dipahami soal aturan tersebut kata Sole, ASN yang berhak mendapat tunjangan tambahan penghasilan adalah hanya ASN  yang punya beban kerja tinggi baru, tempat kerja terpencil, kondisi kerja terancam, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. “Selama ini kita keliru karena semua ASN kita kasih hanya berdasarkan absen, padahal sesuai PP itu tunjangan tambahan itu indikatornya jelas,”kata Niko yang menambahkan pada tahun 2017 lalu ada sekitar Rp 115 miliar yang dianggarkan untuk tunjangan tambahan penghasilan ASN.
Sebelumnya bupati TTS, Ir. Paul Mella,M.Si mengatakan pasca turunnya klaster KKD tersebut pihaknya tengah melakukan telaah soal pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk ASN. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *