Pemda TTS Bocor Rp 25 Miliar, Sekda Ungkap Cara Mainnya

oleh -1.7K views
Kota SoE, Fakta TTS-Pemerintah daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) mengalami kebocoran penggunaan anggaran pada tahun 2002 hingga 2016 lalu.  Sesuai temuan BPK NTT, Inspektorat provinsi NTT dan Inspektorat kabupaten TTS ada dana Rp 25 miliar lebih yang pertanggungjawaban administrasinya dimanipulasi sehingga merugikan daerah.
 
Sekretaris daerah (Sekda) TTS, Marten Selan,SH kepada wartawan Jumat (19/1/2018) di kantor bupati TTS mengatakan ada praktik mafia anggaran dalam pelaksanaan anggaran program pemerintah pada kurun waktu tersebut.
 
Ia mengungkap praktik mafia salah satunya terjadi di pembuatan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas hanya satu hari administrasinya dibuat dua hari sehingga bayarnya dua hari. Ada yang jalan dua hari dibuat tiga hari sehingga ada kelebihan pembayaran. Ini kerja seperti mafia,”katanya.
 
Sekda Marten Selan mengatakan pihaknya melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) kabupaten TTS tengah berupaya untuk menarik kembali keuangan negara yang diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak dalam pelaksanaan program pembangunan di kabupaten TTS dari tahun 2002 hingga 2016 tersebut.
“Lewat sidang MPTPTGR ini kita tuntut dana itu dikembalikan ke kas daerah,”katanya. 
 
Dikatakqn pada Desember 2017 kemarin MPTPTGR telah menggelar sidang perdana dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat.
 
Dana Rp 25 miliar lebih yang dituntut pengembaliannya itu miliar itu kata sekda Marten Selan terakumulasi dari 174 kasus penyimpangan keuangan negara. Jumlah dana dalam setiap kasus bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten TTS, pemerintah kecamatan hingga desa.
 
Dalam sidang perdana kemarin kata Selan ada lima pelaku dari lima kasus yang sudah menyetor kembali dana tersebut. Total dana yang disetor kembali ke kas daerah mencapai Rp 1,5 miliar.
 
Dikatakan MPTPTGR hanya menuntut pengembalian dana untuk kasus yang besaran penyimpangannya dibawah Rp 40 juta semenatara yang diatas Rp 40 juta pihaknya telah meminta Kejari TTS untuk membantu menyelesaikannya secara hukum. Yang diminta untuk ditindaklanjuti Kejari TTS kata sekda Marten Selan mencapai Rp 8 miliar lebih untuk 41 kasus dan sisanya ada 93 kasus dengan total dana Rp 16 miliar lebih yang ditangani oleh MPTPTGR.
 
Ia menambahkan Aparat Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan tertentu yang menolak mengembalikan dana akan dibebastugaskan dari jabatannya hingga yang bersangkutan memenuhi kewajibannya mengembalikan keuangan negara. Dan untuk pihak lain yang tidak mengembalikan dana tersebut setelah tiga kali sidang maka akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum.
“Kalau pejabat kita bebastugaskan dari jabatan sampai ia lunasi kewajibannya tapi untuk yang lain jika sudah tiga kali sidang dan tidak melunasi kewajibannya kita akan rekomendasikan ke aparat penegak hukum,”katanya.(Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *