Pemda TTS Siapkan Yankomas Atasi Pelanggaran HAM

oleh -1.9K views
Kota SoE,Fakta TTS-Pemerintah daerah (setda) Timor Tengah Selatan (TTS) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menyiapkan sekretariat layanan khusus yang dinamakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di kabupaten TTS yang tergolong masih tinggi dibanding daerah lain.
Yankomas diadakan pemda TTS berdasarkan Keputusan bupati TTS nomor 272/KEP/HK/2018 tanggal 10 Juni 2018
Sekretariat Yankomas yang disiapkan di bagian hukum sekretariat daerah (setda) TTS itu, Senin (9/8/2018) dilouncing oleh pemda TTS dalam rapat koordinasi  (rakor) biro hukum setprov NTT dan bagian hukum setda TTS.
yang dinamakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) dalam rangka menekan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di TTS yang tergolong masih tinggi dibanding daerah lain.
Yankomas dibagian Hukum Setda TTS berdasarkan keputusan bupati TTS nomor 272/KEP/HK.2018 tanggal 10 Juni 2018
Yankomas dibagian Hukum Setda TTS berdasarkan keputusan bupati TTS nomor 272/KEP/HK.2018 tanggal 10 Juni 2018
Staf ahli bidang hukum setda TTS, Agus Benu mewakili bupati Ir Paul Mella, M.Si dalam sambutanya mengatakan pembentukan Yankomas merupakan suatu bentuk apreseasi pemerintah daerah dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM. Yankomas diharapkan dapat menciptakan solusi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat.
“Yankomas sebagai bentuk kegiatan pemberian layanan pemerintah baik pusat maupun daerah kepada masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan hak asasi manusia,”jelasnya.

Sementara Kasubag HAM Biro Hukum Setprov NTT Martha S Ratoe Oejoe menjelaskan Angka pelanggaran HAM di Kabupaten TTS tergolong masih tinggi dibanding dengan Kabupaten lain. karena itu harus sosialisaikan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. “Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia perlu diwujudkan,”kata Martha Ratoe Oejoe dalam acara  di Aula Gunung Mutis Kantor Bupati TTS itu.

Menurutnya, berbagai regulasi HAM sebagai upaya perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan serta penghormatan HAM telah mendapatkan nafas baru dalam pengimplementasian nilai-nilai HAM disetiap sendi kehidupan rakyat.

Terjadinya kasus human trafficking di Kabupaten TTS menurut Martha, salah satu sebabnya karena kebutuhan hak anak tidak dipenuhi. “Kita menghormati HAM sehingga kegiatan ini dilakukan agar masyarakat TTS memahami hak yang dimiliki, sebab sesungguhnya masyarakat dilindungi oleh undang-undang. Walaupun berbagai regulasi HAM secara langsung telah diaplikasikan, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap HAM diberbagai tingkatan masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering terekspos diberbagai media lokal maupun media nasional. Setiap tahun data pelanggaran terhadap HAM bertamba. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap HAM masih jauh dari yang dicita-citakan,”ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *