20 % ADD Untuk Atasi Stunting di Kabupaten TTS

oleh -3.6K views
Kota SoE,fakta-tts.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bekerjasama dengan kelompok kerja (Pokja) Percepatan Penanganan stunting provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (24/7/2019) di aula Mutis kantor bupati TTS menggelar kegiatan Rembuk aksi percepatan penanganan stunting di kabupaten TTS.
Kegiatan Rembuk ini melibatkan sejumlah Organsiasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa dan lurah.
Dari diskusi yang menghadirkan kepala Bappeda TTS I Gde Witadarma, kadis kesehatan Eirene Ate, kadis PMD George Mella dan Sarah Lerry Mboeik, ketua Pokja Penanganan stunting provinsi NTT sebagai pembicara ini menyimpulkan beberapa poin sebagai upaya yang akan dilakukan jajaran pemerintah daerah hingga desa/kelurahan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di kabupaten TTS.
Poin-poin tersebut diantaranya perlu adanya Koordinasi antara OPD untuk mengintegrasikan program penanganan stunting, perlu dilakukan Review RPJMDes agar sinkron dengan RPJMD kabupaten, provinsi dan pusat soal penanganan stunting. Satu poin penting lain yang dihasilkan adalah perlunya Alokasi dana desa (ADD) sebesar 20 persen di tiap desa dalam rangka penanganan percepatan stunting atau anak kerdil tersebut.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan komitmen pencegahan dan penanganan stunting oleh 40 desa di kabupaten TTS yang memiliki angka stunting tertinggi sesuai data Pokja Penanganan stunting provinsi NTT.
Komitmen tersebut berisi enam poin langkah atau upaya penanganan percepatan penurunan angka stunting yang akan dilakukan di kabupaten TTS yakni 1. Melaksanakan pertemuan daerah, percepatan, pencegahan anak kerdil (Stunting) bersama dengan OPD terkait, kepala desa dan lainny.
2. Melakukan aksi konvergensi/integrasi program dan kegiatan
3. melakukan pengumpulan dan publikasi data anak kerdil serta program-program percepatan yang sudah dilakukan secara berkala.
4. Menyusun kebijakan kegiatan dan melaksanakan kampanye perubahan prilaku dan komunikasi antar pribadi untuk penanganan stunting.
5. Meningkatkan peran desa dalam meningkatkan peran desa dalam melakukan konvergensi percepatan pencegahan anak kerdil di desa/kelurahan dengan menyiapkan anggaran desa dalam APBDes minimal 20 persen, dan 6. Menerapkan model TAKSIN PEMANDU (Pengentasan Kemisikinan Pertanian Mandiri Terpadu) di seluruh desa/kelurahan.
Usai acara Sarah Lerry Mboeik kepada fakta-tts.com mengatakan meski angka stunting di NTT dan TTS mengalami penurunan namun angka penurunannya kecil. Ini akibat salah urus program pendekatan pembangunan.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting kata Lerry diperlukan penanganan yang  konvergen dan integral. “Kita mau integralkan semua program, ada 25 indikator cakupan stunting yang menjadi fokus penanganan kita kedepan,”kata Lerry.
Sesuai RPJM gubernur, pihaknya menargetkan penurunan angka stunting 3 sampai 5 persen.
Untuk mencapai itu telah dibuatkan peta intervensi penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota. untuk tingkat provinsi ada enam kabupaten/kota termasuk kabupaten TTS yang menjadi pilot penanganan.
Untuk kabupaten TTS, kecamatan Kuatnana menjadi salah satu kecamatan yang menjadi fokus penanganan karena angka stuntingnya paling tinggi. Penanganan stunting akan dilakukan disemua desa/kelurahan dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk LSM.
Pihaknya kata Lerry juga akan melakukan monitoring setiap waktu untuk memastikan aktifitas di kecamatan dan desa yang menjadi fokus penanganan stunting.
Bupati TTS, Egusem Piether Tahun saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan kabupaten TTS menempati peringkat pertama angka stunting di provinsi NTT dan peringkat dua secara nasional dengan data prevalensi stunting sebesar 55,2 persen.
Bupati mengajak semua stake holder untuk bekerja keras menurunkan angka stunting dengan moto “Pah Ma Nifu TTS Bebas Stunting”. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *