Kota SoE,Fakta TTS-Data kemiskinan menjadi rujukan pengambil kebijakan dalam merumuskan program pembangunan yang intinya untuk menghapus kemiskinan di masyarakat sebagai sasaran pembangunan.
Pemerintah dan DPRD sebagai unsur pengambil kebijakan pembangunan memerlukan data atau angka kemiskinan yang akurat dan terbaru dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan tahunan.
Demikian dikatakan Rongky Mambait,Kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang ditemui, Senin (11/3/2019) di ruang kerjanya.
Menurut Rongky, dalam merumuskan program pembangunan untuk menghapus persoalan kemiskinan tersebut diperlukan data ril soal jumlah masyarakat yang benar-benar masih berstatus miskin dalam suatu wilayah. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah juga bisa dapat mengukur efektifitas dari program yang dilakukan OPD atau instansi dalam rangka menghapus persoalan kemiskinan tersebut.
Yang terjadi saat ini kata Rongky, sulit untuk dipastikan persentase capaian atau efektifitas dari pelaksanaan program dari suatu OPD dalam menurunkan angka kemiskinan. Ini menurutnya merupakan salah satu akibat dari adanya data kemiskinan yang tidak realistis yang dipegang oleh OPD sebagai rujukan perumusan program.
Dikatakan data kemiskinan yang ril adalah persoalan penting yang perlu jadi perhatian Pemda untuk dipakai masing-masing OPD dalam merumuskan dan menjalankan perannya. Untuk itu kata Rongky, sekretariat bersama
Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) harus lebih diaktifkan untuk mendapatkan data kemiskinan di daerah yang akurat setiap tahunnya. Data kemiskinan versi BPS yang selama ini dipakai pemerintah sebagai rujukan perumusan program perlu disandingkan juga dengan pendataan tahunan yang dilakukan TPKD. “Data BPS itukan baru dipublikasi lima tahun sekali, nah bisa saja dalam rentang waktu itu ada KK yang saat pendataan masih miskin, namun kemudian statusnya berubah jadi baik. Disinilah perlu update data tahunan soal kemiskinan itu dari sekber TPKD itu. Sehingga program yang kita rumuskan benar-benar mengacu pada data yang lebih akurat dan capaian program OPD dalam menekan angka kemiskinan bisa terkontrol,”katanya.
Sementara di tempat terpisah Roy Babbys, anggota DPRD TTS mengatakan perlu dilakukan pendataan rutin tahunan tentang jumlah penduduk miskin di kabupaten TTS oleh TPKD.ini dimaksudkan agar bisa diketahui persis persentase angka penduduk miskin di TTS.
Saat ini Pemda TTS tengah dalam proses perumusan program pembangunan untuk tahun 2020 yang didasarkan pada hasil musyawarah dari tingkat desa/kelurahan. Persoalan penting yang dihadapi PemdaTTS saat ini adalah angka kemiskinan yang masih tinggi. Upaya mengatasi persoalan tersebut adalah melalui perumusan program kegiatan pembangunan yang dibahas bersama DPRD.(Jmb)
_____________
Foto: Rongky Mambait
