Dana Kecil, Terminal Kota Tak Bisa Di-Hotmix, Solusi Kadis, Hutang!

oleh -2.9K views
Kota SoE,Fakta TTS-Bupati-wakil Bupati (Wabup) TTS terpilih, Eppy Tahun dan Army Konay merencanakan terminal Kota SoE adalah salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan diawal masa tugas mereka. Terminal tersebut akan ditata sedemikian rupa agar  tak hanya bagus dari sisi pelayanan namun juga dari sisi tampilannya. Terminal itu akan direhab.
Apa yang direncanakan bupati dan wabup  tersebut ternyata sudah masuk dalam agenda pembangunan dinas perhubungan TTS tahun 2019 ini.
Julius Taneo, Kepala dinas (kadis) perhubungan TTS, Kepada Fakta TTS, Rabu (9/1/2019) mengatakan dana Rp 390-an juta telah disiapkan untuk rehab terminal tersebut tahun ini hanya saja kata Julius di ruang kerjanya bahwa dana yang ada tidak termasuk mengaspal  Hotmix pelataran terminal hanya rehab bangunan semata karena terlampau kecil.
“Dananya sekitar Rp 390 juta saja,itu untuk rehab bangunan, runing teks himbauan, penerangan dan beberapa item lain. Dana sebesar itu tidak bisa untuk aspal pelataran. Kami sudah ukur untuk aspal pelataran butuh sekitar Rp 2 miliar,”katanya.
Julius mengakui kalau tanpa meng-hotmix pelataran, tampilan terminal belum rapi dilihat. Namun pihaknya tak bisa berbuat banyak karena alokasi anggaran untuk dishub dari Pemda sangat terbatas. “Sesuai hasil pembahasan alokasi anggaran di TAPD anggaran kami tahun 2019 ini hanya Rp 3,8 miliar untuk 10 program dengan 35 item kegiatan tahun ini. Kalau rehab terminal kita masukan hotmix maka sebagian besar anggaran untuk rehab terminal saja. Ini tidak mungkin,”katanya.
Namun kata Julius jika rehab total terminal itu menjadi salah satu target kerja dalam 100 hari pertama kepemimpinan Eppy dan Amy, maka bisa saja pekerjaan Hotmix pelataran terminal bisa dikoordinasikan dengan pihak ketiga yang bermodal cukup untuk dikerjakan lebih dahulu, nanti baru dibayarkan lewat perubahan anggaran. “Jadi sistim hutang. Kita koordinasi dengan pengusaha di bidang pekerjaan hotmix yang bermodal cukup. Kalau dia mau, dia kerja dulu, pembayarannya nanti dimasukan dalam perubahan. Kita instansi teknis siap lakukan itu jika pimpinan daerah mau dengan kebijakan itu,”kata Julius yang menambahkan koordinasi dengan dewan juga perlu dilakukan.
Ia mengatakan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan model tersebut memang tergolong baru namun setahu Julius, semasa pemerintahan Ahok di DKI Jakarta ada beberapa item kegiatan yang menggunakan pola itu yang intinya untuk mempercepat pembangunan yang mana rakyat juga akan lebih cepat menikmati pembangunan oleh pemerintah.
10 program dishub TTS yang dibiayai dengan anggaran Rp 3,8 miliar yakni program administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sumber daya aparatur, rehabilitasi dan pemilihan prasarana dan lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana prasarana perhubungan seperti halte, pengendalian dan pengamanan lalulintas, peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotordan pengadaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan.
Ke-10 program tersebut dijabarkan dalam 35 item kegiatan termasuk rehab terminal Kota SoE. (Jmb)
_____________
Foto: Julius Taneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *