Korupsi Dana Desa Bisa Menggila Karena MOU APIP-APH

oleh -2.1K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Pihak Araksi TTS sebagai pelapor dugaan masalah pemanfaatan dana desa Tubuhue, Amanuban barat, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ke Kejari TTS merasa kecewa dengan respon Kejari TTS yang tidak melakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan karena terbentur Instruksi presiden yang ditindaklanjuti dengan MOU antara Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyatakan APH tak bisa melakukan pemeriksaan terhadap suatu persoalan pengelolaan keuangan pemerintah jika sudah di tangani oleh APIP.
Alfred Baun kepada fakta-tts.com lewat telepon, Jumat (5/7/2019) pagi mengatakan inpres dan MOU tersebut menimbulkan kesan kalau penanganan korupsi oleh APH bisa diatur oleh pemerintah karena jika ada indikasi masalah pengelolaan keuangan negara atau daerah yang terkuak ke publik pemerintah melalui APIP bisa mengambil langkah pemeriksaan untuk membatasi ruang gerah APH yang ingin menelusuri persoalan tersebut. “Kita semua tahu kalau APIP di inspektorat itu pemeriksa internal pemerintah. Tidak mungkin akan mencelakakan diri sendiri. Contoh di Tubuhue ini, inspektorat sebelumnya  tentu sudah lakukan pemeriksaan sebelum SPJ dan hasilnya aman baru SPJ. Sekarang masalah muncul ke publik dugaannya SPJ tidak sesuai fakta lapangan,kita lapor ke jaksa, APIP masuk. Ini apa?, bisa saja nanti hasil pemeriksaan APIP tidak ada masalah. Kami minta jaksa tidak mengacu pada MOU itu tapi UU Tipikor yang lebih tinggi posisinya dalam hirarki aturan di negeri ini,”katanya.
Dikatakan jika dalam upaya pemberantasan korupsi APH mengacu pada inpres dan MOU tersebut maka korupsi akan merajalela dan khususnya korupsi dana desa di kabupaten TTS akan menggila.
Aparat desa kata Alfred bisa saja berlindung ke atasannya ditingkat kabupaten jika masyarakat mengungkap persoalan pengelolaan dana desa. Pemeriksaan oleh APIP bisa saja sengaja dilakukan untuk membatasi APH yang ingin masuk menelusuri.
“Kalau ini (Inpres – MOU) jadi acuan maka korupsi akan menggila. Makanya saya minta inpres dan MOU itu dicabut saja karena seolah-olah memberikan ruang bagi aparat pemerintah untuk korupsi, ini melindungi koruptor,”katanya.
Alfred mengatakan pihaknya akan berdemo menuntut Kejari TTS memeriksa dugaan masalah dana desa Tubuhue. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *