5.000-an Pekerja Migran Akan Masuk NTT, Daerah Wajib Karantina

oleh -1.3K views

Kupang, fakta-tts.com – Pada bulan Juni ini ada  sekitar 5.000-an pekerja migran yang akan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) karena itu bupati/walikota se-NTT diharuskan menyiapkan karantina bagi pekerja migran yang masuk ke wilayahnya.

Hal tersebut merupakan salah satu keputusan Pemerintah Provinsi NTT setelah menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan bupati serta walikota se-NTT pada Selasa (26/5/2020) pagi dalam rangka tata kelola pemerintahan dan pembangunan di NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu dalam video konfrensi, Selasa (26/5/2020) siang menyampaikan rapat tersebut telah memutuskan sejumlah kebijakan yang akan diterapkan pemerintah di NTT dalam rangka New Normal sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Selain keputusan soal karantina bagi pekerja migran yang masuk dalam rapat tersebut, juga diputuskan untuk membuka kembali seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi NTT mulai 15 Juni 2020 mendatang.

Disampaikan pula bahwa untuk Kabupaten/kota yang masih zona hijau boleh melakukan aktifitas pemerintahannya seperti biasa tanpa harus menunggu tanggal 15 Juni 2020, hal itu dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan penganan Covid-19.

“Bagi – kabupaten – kabupaten yang sampai saat ini masih zona hijau, silahkan melakukan kegiatan. Tanpa harus menunggu sampai 15 Juni 2020. Kendati pun, semua tata kelola pemerintah dan pembangunan di NTT akan secara resmi dimulai pada 15 Juni 2020, namun Gubernur juga memerintahkan para bupati dan wali kota untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,” ungkap Marius Ardu Jelamu, seperti yang dikutip dari kumparan.com.

Dikatakannya, bagi sekolah dari SD sampai tingkat SMA tetap melakukan proses belajar mengajar dari rumah dan diharapkan para kepala sekolah bisa mengaturnya dengan para siswa pada tahun ajaran baru Juni 2020.

“Hanya sekolah yang tahun ajaran baru dimulai pada Juni 2020. Pada Juni siswa tetap belajar dari rumah, Kalaupun ada ujian harus melalui online. Silahkan para guru diberi keleluasaaan untuk melakukan ujian kenaikan kelas,” jelasnya.

Dikatakan Marius Ardu Jelamu, kesepakatan berikutnya, yakni para Bupati dan Wali Kota Kupang akan memfokuskan kegiatan pada hal – hal yang benar urgen. Jadi tidak harus membuat banyak program. Mengingat konsentrasi APDB lebih banyak menanganu COVID-19.

Ia menegaskan, dengan dibukanya akivitas masyarakat ini, maka diharapkan tidak ada lagi penutupan di perbatasan antar kabupaten/kota guna kelancaran arus transportasi barang dan orang.

“Segera dibuka untuk memperlancar arus orang dan memperlancar arus barang dan logistik antar wilayah. Semua transportasi dibuka baik darat, laut dan udara, supaya ekonomi NTT segera berputar kembali sebagaimana biasa.

Lanjutnya, gubernur NTT berharap tidak ada lagi penutupan perbatasan, pada 15 Juni 2020 mulai normal kembali.

“Gubernur sekali lagi memerintahkan kepada para wali kota dan bupati se NTT untuk tidak hanya memperhatikan penyakit COVID-19 tetapi juga penyakit lain seperti demam berdarah yang masih sangat banyak,” ungkap Marius Ardu Jelamu. (Kumparan.com/jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *