ARAKSI Soroti Perbup 51/2020, Yang Selingkuh & Bocorkan Rahasia RSUD SoE Insentif Dipotong 100 %

oleh -3.6K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti pemberlakuan Peraturan bupati (perbup) TTS nomor 51 tahun 2020 yang mengatur tentang mekanisme pembagian jasa pelayanan medis dengan sistem remunerasi.
Alfred Baun, ketua Araksi menilai Perbup yang diundangkan 28 September 2020 yang mencakup 11 Bab dan 22 pasal itu dinilai diskriminatif, berpeluang merugikan negara dan terkesan semena-mena soal sanksi-sanksi yang ditetapkan.
Porsi penganggaran untuk insentif jasa layanan para medis juga diduga tidak mengacu pada aturan yang jelas. Sanksi-sanksi dalam perbup tersebut juga dirasa aneh dan menggelikan.
“Diskriminatif contoh ada dokter yang dapatkan insentif dari layanan jasa 86 juta/pertahun dan ada dokter yang hanya 2,4 juta/tahun. Porsi pembagian anggaran juga berpeluang merugikan negara karena tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Soal sanksi juga kita baca disitu, karyawan Rumah sakit yang menyampaikan informasi keluar insentifnya bisa dipotong 100 persen, aneh,”katanya kepada wartawan, Selasa (24/11/2020).
Ia meminta Pemkab TTS untuk meninjau kembali perbup tersebut karena ia melihat ada pihak tertentu yang diuntungkan dan ada pihak lainnya yang dirugikan. “Kami minta perbup itu ditinjau kembali dan dicabut saja karena kesannya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain,”katanya.
Dari copian perbup tersebut yang ditunjukan Alfred Baun, terkait penganggaran remunerasi ditermuat pada Bab III soal sumber pembiayaan, kelompok penerima remunerasi, gaji dan tunjangan.
Bab IV mengatur penggajian dan tunjangan pegawai BLUD RSUD SoE. Disitu juga dijelaskan, penerima remunerasi adalah pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, anggota, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD. Remunerasi diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Besaran remunerasi ditetapkan bupati berdasarkan usulan dari pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah.
Pada pasal 8 dijelaskan honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesr 40 persen dari gaji direktur, anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36 persen dari gaji direktur dan sekretaris dewan pengawas paling banyak 15 persen dari gaji direktur.
Bab V mengatur soal komponen dan proporsi jasa pelayanan sistem remunerasi yang mencakup ruang arwat jalan untuk Jasa medis rawat jalan adalah 40 persen dari total jasa pelayanan, jasa pelayanan keperawatan/setara 40 persen, jasa pelayanan administrasi 20 persen, tindakan medis rawat jalan dan jasa medis 40 persen, keperawata /setara 40 perse , jasa pelayanan administrasi 20 persen, tindakan keperawatan 40 persen, jasa medis 40 persen dan jasa administrasi 20 perse . Untuk ruang rawat inap juga punya proporsi yang sama dengan ruang rawat jalan.
Ruang gawat darurat, unit penunjang, kamar operasi dan dokter spesialis juga porsinya antara 20 sampai 40 persen dari jasa layanan.
Untuk dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa yang besarannya 20 persen dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah. Jasa dokter spesialis 40 perse , perawat 40 persen dan layanan administrasi 20 persen.
Perbup tersebut juga memuat soal sanksi. Ada 15 poin sanksi yang ditetapkan yang umumnya soal pemotongan insentif bagi karyawan. Besaran sanksi potongan insentif berfariasi antara 20 sampai 100 persen.
Sanksi pemotongan insentif 100 persen dikenakan pada karyawan yang terbukti mencuri, yang membocorkan rahasia kedinasan atau rahasia RSUD SoE kepada pihak luar, pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, pejabat dan oegawai RSUD SoE yang memberikan laporan akuntabilitas tidak benar, Yang berselingkuh dan yang Mogok kerja. Yang merokok di lingkungan RSUD SoE insentifnya dipotong 10 persen dan yang berkelahi di lingkungan RSUD SoE insentifnya dipotong 50 persen.
Pihak Pemkab TTS belum berhasil dikonfirmasi soal ini. Bupati dan sekda TTS tidak berada di kantornya ketika hendak dikonfirmasi. Wakil bupati enggan berkomentar soal itu ketika ditemui di kantornya.
Direktur dan KTU RSUD SoE tidak merespon panggilan telepon fakta-tts.com sekitar pukul 14.25 WITA. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *