Bupati TTS Batasi Perjalanan Dinas ASN ke Luar Daerah, Kecuali Anggota DPRD

oleh -4.6K views

Kota SoE, fakta-tts.com – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun,ST,MT mengeluarkan instruksi tentang perjalanan dinas Aparat Sipil Negara (ASN) ke luar daerah. ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus mendapat persetujuan bupati. Jika instruksi tidak ditindaklanjuti maka pimpinan OPD yang memerintahkan ASN ke luar daerah dikenakan sanksi.

Kepada fakta-tts.com, Minggu (15/3/2020) petang lewat layanan WhatsApp, bupati Eppy Tahun mengatakan instruksi pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran tahun 2020 sehingga semua OPD wajib melaksanakan itu.
Meski demikian penghematan anggaran lewat pembatasan perjalanan dinas tersebut tidak berlaku untuk perjalanan dinas anggota DPRD TTS yang perjalanan dinasnya diurus ASN di sekretariat dewan (setwan). “Untuk perjalanan Anggota DPR yang terhornat tidak termasuk dalam Instruksi tersebut….,”tulis bupati Tahun dalam WhatsApp-nya.
Disampaikan instruksi tersebut sudah berjalan di lingkungan Pemda termasuk setwan TTS. “Ini sudah berjalan dan Sekwan sudah mengikuti….Jadi Kadis/Sekretaris/Kabid yg bertugas tidak membawa Pendamping/Pengikut, untuk sementara saya juga jalan (ke luar daerah) tidak bawa ajudan,”jelas bupati Eppy Tahun.
Dikatakan Dana dari hasil pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah tersebut bisa digunakan untuk program yang tidak tercakup dalam APBD TTS tahun 2020 misalnya penanganan virus Corona, flu babi, Demam Berdarah dan lainnya.
“(Instruksi berlaku) Seterusnya untuk penghematan sehingga uang sisa bisa di pakai utk membiayai CORONA,FLU BABI,DBD yg tdk terprogram pd.ta.2020 serta penurunan Angka Stunting & Angka Kemiskinan….Ada org tertentu mengatakan bahwa Bupati mengangkangi PERDA APBD….Saya katakan UU DASAR saja di Amandemen apalagi Perda…Sy katakan juga jangan berlindung dibalik PERDA APBD utk memboroskan Uang Rakyat serta Membodohi Rakyat yg kita Wakili.
Mau RDP atau mau apa terserah tapi saya akan tetap menghemat uang Rakyat yg saya Wakili utk menangani 5 persoalan tersebut diatas serta yg menjadi Prioritas Nasional & Prioritas Dunia yaitu CORONA,”demikian WhatsApp bupati Eppy Tahun.
Instruksi bupati tersebut bernomor:3/INS/HK/2020 yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020.
Berikut kutipan empat poin isi Instruksi tersebut.
Pertama; Terhitung mulai 24 Februari 2020 tidak di perkenankan melakukan perjalanan dinas keluar daerah di luar pulai Timor dalam provinsi NTT dan keluar daerah provinsi NTT dengan alasan apapun harus mendapat pertimbngan dan persetujuan dari bupati TTS.
Kedua; Jika pipinanan OPD tidak mngindahkan dan memberikan perintah kepada staf di bawahnya untuk melakukan perjlanan dinas sebagaimana di maksudkan pada diktum kesatu maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga; Kepala BPKAD agar tidak mencairkan dana perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas bagi semua OPD untuk triwulan pertama.
Keempat ; semua yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah,nota dinasnya harus mendapat persetujuan bupati TTs jika bupati tidak berada di tempat, perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan pasal 16 peraturan bupati nomor 7 tahun 2010 tentang tata naskah dinas. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *