Data YSSP SoE Kasus KTA/P di TTS Meningkat, Kapolres : “Perangkat Aturan Mandul, Perlu Kampanye Besar”

oleh -2.6K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) SoE, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi NTT,  Rabu (15/1/2020) menggelar coffe morning dan diskusi dengan Forkompinda TTS, Jurnalis dan sejumlah unsur terkait persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) yang sesuai data advokasi YSSP SoS cenderung meningkat di kabupaten TTS dalam beberapa tahun terakhir.
Kapolres TTS, AKBP. Arya Sandi,SIK, Kajari Fahrizal,SH, ketua PN SoE, I.Putu Yasa,SH, ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau,SE, Dandim 1621/TTS letkol. Koerniawan Pramulyo tampak hadir dalam diskusi yang dipandu Ana Djukana, wartawan senior di NTT.
Filpin Therik wakil YSSP SoE mengungkapkan dalam kurun waktu pendampingan lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) ada 619 kasus KTA/P.
Dari jumlah itu 29 persennya adalah kasus KDRT, 27 persen kasus kekerasan seks, 23 persen kasus ingkar janji menikah. “Ini diadvokasi YSSP dalam lima tahun terakhir,”kata Filpin.
Berdasarkan kewilayahan kasus KDRT paling banyak terjadi di wilayah kecamatan Kota SoE dengan jumlah 90 lapaoran kemudian kecamatan Amanuban barat 67 laporan, Molo Utara 29 laporan, Kecamatan Batu putih 26 laporan dan kecamatan Noebeba ada lima laporan. “Tingginya laporan kasus dari ibukota dan wilayah disekitar ibukota ini karena kemudahan mengakses layanan pelaporan,”katanya.
Dari sisi pendidikan kata Filpin, korban KTA/P terbanyak berpendidikan jenjang SMP kebawah. Dari jumlah kasus dampingan YSSP, Korban berpendidikan SMA sebanyak  162 orang, SMP 153 orang, SD 137 orang, tidak bersekolah 35 orang dan perguruan tinggi 60 orang.
“Kesimpulan kami, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan mengalami Kekerasan dibanding yang berpendidikan tinggi,”katanya.
Dari kasus-kasus yang dilaporkan paling banyak diselesaikan di tingkat keluarga, ada 250 kasus, penyelesaian di kepolisian 227 kasus, di tingkat pengadilan 84 kasus dan penyelesaian di tingkat desa 48 kasus.
Dikatakan Filpin Therik, sudah banyak produk aturan dari UU sampai Perda yang menjadi landasan upaya penghapusan kasus KTA/P. YSSP SoE juga sudah melakukan banyak upaya bersama unsur terkait lain dalam upaya penghapusan KTA/P namun diakui KTA/P masih terjadi.
Jermi Lau, dari unsur Jurnalis mengatakan jika kasus KTA/P terus meningkat maka ada yang kurang dalam upaya penghapusan tersebut. Diharapkan ada upaya yang lebih intens dari sisi pencegahan untuk menghapus kasus KTA/P di kabupaten TTS.
Kapolres TTS, AKBP Arya Sandi mengatakan kasus yang terus meningkat menandakan ada kemandulan dalam mengeksekusi atau mengimplementasikan produk aturan di daerah. “Kasus yang menonjol di sini adalah penganiayaan, Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tinggi. Ini salah satunya karena perangkat aturan yang sudah banyak dihasilkan itu mandul,”katanya.
Disampaikan upaya penghapusan Kasus KTA/P ini harus menjadi fokus perhatian semua elemen. Sosialisasi ragulasi sampai ke tingkat bawah harus rutin dilakukan. Diperlukan juga kampanye pencegahan secara besaran-besaran dan rutin dengan menyasar anak dan perempuan yang rentan menjadi korban.
Dikatakan sesuai kasus-kasus yang ditangani Polres TTS kata Kapolres Arya Sandi ada beberapa faktor penyebab kasus KTA/P di kabupaten TTS diantaranya karena era keterbukaan informasi elektronik. “Keterbukaan mengakses informasi ini agak sulit kita bendung karena orang sekarang mudah mengakses internet. disini keluarga harus kuat perannya,”kata Kapolres.
Faktor  berikut kata Kapolres Arya Sandi, kebiasaan minum miras. Selain itu kata Kapolres Arya, peluang juga menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap anak untuk itu diharapkan pihak orang tua perlu memberikan pengawasan lebih terhadap aktifitas anak.
“anak rentan jadi bagaimana kita upayakan agar anak tidak jadi korban. ada kejadian anak dibiarkan jalan sendiri, numpang kendaraan dan terjadi kekerasan seks diatas kendaraan. Ini karena ada peluang yang dilihat oleh predator anak. Saran saya konsen ke pencegahan dan kampanye besar-besaran tidak sekedar serimonial saja,”katanya.
Filpin Therik mengatakan upaya pencegahan sudah dilakukan di 57 desa dalam 10 kecamatan. Pendekatan dan sosialisasi juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah dan pengojek.
Kampanye bersama dikatakan penting namun butuh dukungan dari Pemda dan DPRD dari sisi penganggaran. “Kami di YSSP hnaya 21 orang, jumlah terbatas untuk menjangkau semua, butuh dukungan banyak pihak,”katanya. (jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *