Massa Pospera TTS Bubar, Setelah Bupati Sampaikan Ini

oleh -2.5K views
Kota SoE,fakta-tts.com – Ratusan warga desa bersama pengurus Posko perjuangan rakyat (Pospera) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa tenggara Timur (NTT), Senin (24/8/2020) pagi menggelar aksi demonstrasi di kantor bupati TTS setelah sebelumnya bermalam di depan kantor bupati dalam rangka aksi tersebut.
Aksi Poapera didasari persoalan seleksi perangkat desa di TTS yang banyak diadukan masyarakat ke Pemda, DPRD maupun DPC Pospera TTS.
“Perangkat desa adalah bagian strategis dalam pembangunan desa dan pengelolahan dana desa. Faktanya Kabupaten TTS-NTT memiliki 266 desa yang meliputi 32 Kecamatan, yang setiap tahun per desa mengelolah anggaran 1,5 Milyar yang dikucurkan melalui program pemerintah. Jika dikalkulasikan kurang lebih ada 400 milyar dana yang dikucurkan negara untuk desa2 di Kab TTS
Namun apa jadinya jika pengelolahan itu jauh dari kesejahteraan rakyat.
Masalah terkini yang dialami mayoritas desa di TTS adalah sistem penempatan perangkat desa yang tidak transparan dan “sarat kepentingan” KKN. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem penerimaan perangkat desa bahkan sampai menimbulkan konflik. Oleh karena itu, POSPERA TTS bersama masyarakat desa mengadakan aksi sebagai wujud pengawalan dan solidaritas bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera,”ungkap Yerin Yos Fallo, koordinator aksi kepada fakta-tts.com, sehari sebelumnya.
Saat bertemu massa Pospera di halaman depan kantor bupati TTS sekitar pukul 11.00 wita, bupati Egusem Piether ‘Eppy’ Tahun,ST,MM mengatakan proses perekrutan perangkat desa yang mulai dilakukan tahun lalu kini sudah pada tahap pelantikan. Beberapa desa sudah melantik perangkatnya namun diakui ada banyak pengaduan masyarakat yang tidak puas.
Pengaduan warga yang umumnya adalah calon perangkat yang tidak lolos itu kata bupati Tahun tidak boleh menghambat proses pelantikan perangkat desa. Penyelesaian persoalan yang diadukan warga kata bupati Eppy Tahun tetap dilakukan da  pihaknya pun tidak bisa menyetop proses Pelantikan terhadap aparat yang lolos seleksi karena proses pelayanan pembangunan masyarakat harus tetap berjalan. Penundaan pelantikan dianggap akan menghambat proses pelayanan pembangunan di desa.
“Pelantikan tidak bisa berhenti karena dampaknya bisa ke pelayanan dan proses pembiayaan termasuk gaji aparat desa, Sayang kalau kepentingan dua ribu orang terhambat karena ulang satu orang. Intinya pelayanan harus jalan. Kita tetap selesaikan persoalan yang ada,”katanya.
Bupati Tahun menyampaikan khusus pemanfaatan dana desa , kabupaten TTS adalah kabupaten tercepat di provinsi NTT dalam proses pelaksanaan anggaran. “Kita kabupaten tercepat di NTT, tahun ini kita sudah masuk proses pencairan tahap dua,”katanya.
Usai mendengarkan penyampaian itu, Pihak Pospera sempat menawarkan agar dilakukan lagi audien bersama setelah Pospera merangkum semua persoalan atau pengaduan warga tentang seleksi perangkat desa itu. Namun tawaran itu hanya direspon bupati Tahun dengan mengatakan persoalan yang ada akan diselesaikan Pemda. Bupati Eppy Tahun meminta waktu hingga September ini dalam menyelesaikan persoalan seleksi perangkat desa yang mencuat.
Bupati Eppy Tahun juga mengajak massa Pospera untuk makan siang bersama di rumah jabatan Bupati dan menawarkan jasa angkutan bagi warga yang akan pulang ke desa namun tidak mendapat angkutan.
Massa kemudian membubarkan diri dari titik konsentrasi di halaman kantor bupati TTS.
Bupati mengapresiasi aksi itu yang berlangsung aman dan tidak anarkis.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *