Pansus Cek Lapangan, Proyek Air Oenia dan Naunmenu Belum Bermanfaat

oleh -2.2K views
KiE, fakta-tts.com – Setelah mendapatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2019 dalam paripurna, DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) membentuk panitia khusus (pansus) untuk ‘membedah’ isi LKPj tersebut. Uji petik di lapangan kemudian dilakukan oleh belasan anggota DPRD TTS yang tergabung dalam pansus tersebut yakni Marcu Buana Mbau (ketua DPRD), Yusuf Soru (wakil ketua DPRD), Marten Tualaka (ketua pansus), Uksam Selan (wakil ketua pansus), Askenas Afi, Semmy Sanam, Jean Neonufa, Lusianus Tusalak, Ruba Banunaek, Abe Hoti, Thomas Lopo, Maksi Lian, Piter Kefi, Matheos Lakapu, Melianus Bana dan Lorens Jehau.
Sejumlah item program fisik dan non fisik yang dibelanjakan pemkab TTS tahun anggaran 2019 di sejumlah kecematan di-cek oleh pansus yang mulai bekerja dua pekan kemarin.
Jumat (5/6/2020) Pansus mengecek realisasi program jalan sirtu di desa Oenai, pelayanan di Puskesmas KiE dan Oinlasi-Amanatun selatan, menemui kades dan masyarakat desa Oinlasi kecamatan KiE terkait realisasi dana desa dan mengecek kondisi proyek jaringan air bersih dari sumber air Oenia di desa Nekmese kecamatan KiE dan jaringan pipa air bersih dari mata air Naunmenu di desa Fat kecamatan Nunkolo.
Fakta mengejutkan ditemukan Marten Tualaka dan kawan-kawan di dua proyek bernilai lebih dari Rp 1 miliar itu. Air ternyata tidak mengalir melalui Jaringan pipa dari sumber air maupun reservoar (bak penampung) pembagi air. Proyek itu dianggap belum memberikan manfaat kepada warga usai dikerjakan.
Piter Kefi, anggota pansus yang rumahnya tak jauh dari sumber air Oenia menyampaikan kepada tim pansus bahwa saat kedatangan bupati TTS, Egusem Piether Tahun di wilayah itu beberapa bulan lalu, air mengalir melalui jaringan pipa yang ada dan sampai kepada masyarakat namun setelah itu air tidak mengalir lagi sampai Jumat kemarin. “Bupati datang air jalan, bupati pulang air mati, tidak mengalir sampai ke rumah warga,”katanya.
Marten Tualaka mengatakan dalam jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi, pemerintah menyampaikan kalau penyebab air tidak mengalir dari reservoar karena kapasitas atau ukuran pipa yang tersambung tidak sesuai yang mana pipa ukuran kecil lebih dulu dipasang dari sumber air baru pipa berukuran yang lebih besar. Hal tersebut yang menjadi kendala air tidak lancar mengalir. “Fakta lapangan pipa yang terpasang pipa enam ke empat, laporan bupati pipa yang terpasang pipa empat ke enam, ini kendalanya sehingga air tidak naik,”katanya.
Disampaikan Pansus, air dari sumber air tersebut bisa terdistribusi ke wilayah kecamatan KiE dan Amanatun Selatan.
Di desa Fat, Pansus menemukan air tidak mengalir dari reservoar induk ke permukiman warga. Begitupun dari sumber air Maunmenu ke reservoar tersebut.
Yohanis Missa, petugas pembagi air di reservoar tersebut mengatakan setelah diresmikan akhir tahun 2019 lalu, air sempat mengalir namun beberapa bulan terakhir tidak mengalir lagi. “Saya mau bagi air apa, karena air sendiri tidak masuk ke bak (reservoar),”kata Yohanis ke tim pansus.
Kades Fat, Imanuel Missa mengatakan air terdistribusi namun beberapa bulan ini tidak lagi karena persoalan suplai air dari sumber ke reservoar. Air tidak bisa mengalir ke reservoar karena modul pembangkit listrik yang digunakan untuk menarik air dari sumber, hilang. Ada 40 modul panel Surya yang sebelumnya terpasang namun ada beberapa yang hilang.
Informasi yang berkembang di masyarakat yang diperoleh tim pansus bahwa jaringan pipa ke wilayah desa lainnya di Nunkolo, putus sehingga air tidak bisa mengalir ke desa-desa yang berada di dataran rendah kecamatan tersebut.
 
Proyek bernilai Rp 1,3 miliar tersebut kata Melianus Bana, anggota DPRD dari Nunkolo, sudah diserahkan dinas PRKP selaku dinas pelaksana kepada PDAM TTS untik di kelola. Persoalan air tidak mengalir itu muncul setelah penyerahan hasil pekerjaan tersebut. “Ini sudah diserahkan ke PDAM untuk dikelola IKK, tapi setelah itu air tidak jalan lagi,”kata Melianus Bana.
 
Marten Tualaka mengatakan temuan-temuan lapangan tersebut akan dibahas secara internal bersama komisi DPRD dan pemerintah baru ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Rekomendasi pansus kata Marten bisa ke aparat penegak hukum jika memang ada indikasi pelanggaran hukum dalam pembahasan temuan-temuan lapangan tersebut bersama pemerintah. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *