Ini Alasan Otniel Tahun Melaporkan Pansel Pejabat Tinggi Pratama TTS ke Polisi

oleh -4.7K views
Kota SoE, fakta-tts.com – 
Panitia seleksi (pansel)  pejabat tinggi pratama kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan Otniel Tallo Tahun, kepala bagian (Kabag) pengadaan barang dan jasa ke Polres TTS, 29 Desember 2020 kemarin.
Laporan tersebut disampaikan Selasa (29/12/2020) atau sehari sebelum ia dilantik kembali oleh bupati Egusem Piether Tahun,ST,MM untuk menduduki jabatan kepala bagian (Kabag) pengadaan barang dan jasa oleh bupati TTS, Rabu 30 Desember 2020 di kantor bupati.
Otniel Tahun, ASN berpangkat Pembina tingkat 1 golongan IV B dilantik kembali pada jabatan tersebut karena ada perubahan nomen klatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Unit Layanan Pelelangan (ULP) menjadi bagian layanan pengadaan barang dan jasa.
Sebelum pelantikan Otniel bersama 10 pejabat lain tersebut, pemkab TTS telah mengumumkan kalau Otniel Tahun bersama Martelens Liu (Plt,kadis PUPR) dan Octas Budiman Tallo,ST,MT, kepala BPBD, masuk dalam tiga besar calon pejabat yang akan menduduki jabatan kadis PUPR kabupaten TTS.
Kepada fakta-tts.com , di ruang kerjanya Rabu (20/1/2021) Otniel mengatakan ada indikasi kecurangan yang diduga terjadi dalam proses itu yang merugikan dirinya sebagai calon pejabat tinggi Pratama.
“Saya merasa dirugikan karena harusnya saya sendiri yang lulus di jabatan kadis PUPR jika melihat PP 11 itu,”katanya.
Dalam laporan tertulisnya ke Polisi, Otniel menyampaikan :
1)  Panitia seleksi telah merekayasa persyaratan pengalaman jabatan administrator dari 5 tahun jadi 3 tahun,padahal sesuai dengan ketentuan pasal 107 huruf c point 3 Peraturan pementintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,diamanatkan bahwa pengalaman jabatan administrator dalam jabatan pimpinan tinggi pratama secara komulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun,artinya bahwa pengalaman jabatan itu mutlak dan tidak boleh dikurangi dari ketentuan yang ada.
2) Panitia seleksi telah berlaku tidak adil dalam melakukan evaluasi administrasi dimana terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi namun tetap dinyatakan memenuhi syarat sehingga hasil evaluasi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 point 2 huruf c Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Selatan.
3) Panitia seleksi telah merekayasa tata cara evaluasi dokumen administrasi sehingga terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi berkaitan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tinggi pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor 15/KEP/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan namun tetap diluluskan untuk memenuhi syarat jumlah minimal peserta seleksi sehingga prosesnya dapat dilanjutkan padahal seharusnya dibatalkan dan dilakukan pengumuman kembali.
4) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 penuh dengan  kecurangan,rekayasa,ketidakadilan serta tidak prosedural dikarenakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga kami sebagai salah satu peserta merasa dirugikan.Untuk itu bersama ini kami harapkan agar Bapak Kapolres TTS dapat menindaklanjuti laporan kami sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.
Marten Selan,SH , Ketua Pansel yang juga adalah sekda TTS enggan berkomentar panjang lebar ketika dikonfirmasi soal persoalan tersebut. “Kami sudah selesai kerja dan sudah laporkan ke pak bupati, tanya saja ke pak bupati,”kata sekda Marten dari balik telepon.
Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu. Hendricka Bahtera sehari sebelumnya mengatakan sekda Marten Selan dan pihak BKPP telah dimintai keterangan terkait laporan Otniel Tahun tersebut. Pansel sekitar 20 orang dipastikan akan dimintai keterangan dalam penyelidikan laporan tersebut.
Disampaikan kasat Hendricka, polisi sementara menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen terkait laporan Otniel Tahun soal dugaan adanya kecurangan dalam proses seleksi oleh Pansel tersebut.(jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *