Mulai Senin, Aktifitas Layanan Perkantoran dan Bisnis di TTS Dibatasi

oleh -4.8K views
Kota SoE, fakta-tts.com – Dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang angka kasusnya terus meningkat maka pemerintah setempat mengambil kebijakan pembatasan aktifitas dan pelayanan masyrakat.
Mulai Senin (25/1/2021) Jam kerja dan jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dibatasi begitupun aktifitas bisnis di titik-titik usaha seperti Toko,supermarket dan lainnya.
Bupati Egusem Piether Tahun, kepada fakta-tts.com, Jumat (22/1/2021) menyampaikan ia telah menginstruksi kebijakan tersebut setelah dilakukan rapat dengan pihak terkait.
Menindak lanjuti  instruksi tertulis bernomor 2/INS/HK/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) dan Surat Bupati Timor Tengah Selatan nomor BKPSDMD.870/10/3/2021 terkait pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maka pihaknya telah menyampaikan
pemberitahuan tertulis ke perangkat daerah di lingkup Pemkab.
Dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan Jumat 22 Januari 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.Jam kerja pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (Work From Office) dibatasi paling banyak 5 (lima) jam/hari yaitu dari jam 08.00 s/d jam 13.00 WITA dengan pegawai yang bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau dibagi kedalam 4 (empat) shift.
2.Pembagian shift sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan masing-masing shift masuk kerja (Work From Office) untuk 1 (satu) hari kerja dan setelahnya bekerja dari rumah (Work From Home) selama 3 (tiga) hari kerja secara bergantian untuk 4 (empat) shift yang telah dibagi.
3.Pegawai dengan penyakit penyerta/komorbid, ibu hamil, ibu menyusui dengan usia bayi dibawah 3 (tiga) bulan wajib untuk bekerja dari rumah (Work From Home).
4.Khusus untuk perangkat daerah yang terlibat secara langsung dalam penanganan COVID-19,termasuk Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan tetao melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
5.Pemberlakuan shift kerja dilaksanakan mulai hari Senin 25 Januari s/d Selasa 2 Februari 2021 dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.
Tak hanya pembatasan aktifitas layanan perkantoran, bupati juga menginstruksikan kepada OPD terkait agar menerapkan hal yang sama pada tempat-tempat usaha seperti Toko, Supermarket dan lainnya. (Jmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *